DPRD Jabar Optimistis Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Dorong Transparansi Belanja

INILAHKORAN, Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat optimistis, dengan dilakukannya digitalisasi pengadaan barang dan jasa, dapat mendorong transparansi belanja.

Dimana hal ini disampaikan Kepala Bagian Program dan Keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Arip Ahmad Ripai, dalam diskusi bersama Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI, terkait pelaksanaan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. 

Diskusi ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dalam meningkatkan efektivitas dalam proses pengadaan yang menunjang kinerja anggota dewan.

Arip menyampaikan, bahwa transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap proses berjalan lebih cepat, efisien dan transparan.

“Tujuan utama dari digitalisasi itu sendiri adalah untuk mempercepat proses layanan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota DPR RI dan DPRD, sehingga efektivitas pelaksanaan tugas dapat terus meningkat,” ujar Arip dalam diskusi di Kantor DPRD Jabar baru-baru ini.

DPRD Jawa Barat sendiri kata dia, telah menerapkan aplikasi SI MANDOR yang berfungsi untuk menyeleksi vendor berdasarkan kriteria tertentu, termasuk modal awal dan kelayakan sebagai mitra pengadaan.

“Kami di Sekretariat DPRD Jawa Barat memiliki sistem yang memungkinkan seleksi vendor lebih ketat dan transparan. Data-data vendor yang masuk ke dalam SI MANDOR dapat membantu memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat menjadi mitra pengadaan,” ucapnya.

Arip juga menekankan, bahwa transparansi dalam pengadaan barang dan jasa harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi kendala.

“Kita harus memastikan bahwa transparansi benar-benar mendukung pelaksanaan kegiatan, bukan malah menjadi bumerang. Dengan sistem yang terbuka, proses pengadaan akan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Selain itu, dari kunjungan ini diharapkannya dapat memperkuat kerja sama antara DPRD Jawa Barat dan DPR RI dalam mengadopsi teknologi untuk pengelolaan pemerintahan yang lebih modern, profesional dan akuntabel. (Yuliantono)