DPRD Jabar Tekan Pemda Perkuat Bank Sampah, Soroti Lemahnya Dukungan Lapangan

INILAHKORAN.ID - Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melontarkan kritik tajam terhadap belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah, dalam penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 

Isu ini mencuat dalam audiensi bersama Forum Bank Sampah se-Jawa Barat, yang menyoroti lemahnya pembinaan hingga minimnya fasilitasi di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan mengatakan, penguatan peran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak bisa lagi ditunda. Bank Sampah dan TPS3R dinilai sebagai ujung tombak pengurangan sampah dari sumbernya, namun hingga kini masih berjalan tanpa dukungan sistematis dan berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai leading sector dinilai belum optimal menjalankan fungsi strategisnya. Padahal, pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas para penggiat menjadi kunci agar gerakan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara masif.

“Para penggiat Bank Sampah ini sudah berikhtiar membantu pemerintah dalam menekan jumlah sampah. Namun, perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan,” ujar Tedy baru-baru ini.

Sebagai respons, DPRD Jawa Barat mendorong pembentukan pola kerja yang lebih terintegrasi antara legislatif dan eksekutif. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan diperkuat, khususnya dalam aspek pembinaan, konsultasi, dan supervisi yang lebih terarah.

Melalui DLH Provinsi, penguatan diharapkan tidak berhenti di level kebijakan, tetapi benar-benar menjangkau DLH kabupaten/kota secara konkret dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan gerakan pengelolaan sampah berbasis komunitas memiliki daya dorong yang kuat dan terukur.

“DPRD Jabar optimis, dengan semangat dan komitmen para penggiat Bank Sampah, serta dukungan pemerintah yang semakin kuat, permasalahan sampah di berbagai daerah di Jawa Barat dapat ditangani secara lebih baik di masa mendatang,” tandasnya.***