DPRD Kota Bogor Sebut Bantuan Pendidikan Langsung untuk Warga Miskin Masih Kecil

INILAHKORAN.ID -  Anggota Komisi IV, Dedi Mulyono menyebutkan bantuan pendidikan langsung untuk warga miskin sangat kecil hanya Rp22 miliar atau di kisaran 3 persen dari total anggaran, sementara itu anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor capai Rp 744 miliar. 

Dedi mengatakan, dirinya terkejut saat membedah anggaran Disdik, ditemukan adanya ketimpangan yang besar antara belanja untuk kepentingan internal dinas dibandingkan dengan belanja yang langsung menyentuh masyarakat.

"Ini angka yang bikin saya elus dada. Total uang rakyat yang dikelola Disdik itu Rp 744 miliar. Tapi setelah saya hitung ulang, yang wujudnya nyata sebagai ‘bantuan langsung’ ke warga—seperti hibah pendidikan, beasiswa pendidikan, dan bantuan tebus ijazah —itu totalnya cuma sekitar Rp 22 miliar atau 2,9 persen saja. Bayangkan, tidak sampai 3 persen," ungkap Dedi usai rapat di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu 14 Januari 2026.

Dedi memaparkan, struktur anggaran Disdik tahun 2026 mengalami 'obesitas' di sektor belanja pegawai dan kegiatan birokrasi. Berdasarkan data, komponen Belanja Pegawai (Gaji ASN dan Honorer) menyedot anggaran sekitar Rp 480 miliar atau setara 64 persen dari total anggaran.

"Tapi masih ada ruang fiskal yang bisa dioptimalkan, khususnya pada pos 'Kegiatan Lainnya untuk Pemenuhan Pemerataan Mutu Pendidikan' yang dialokasikan sebesar Rp 189,1 miliar atau 25 persen dari total anggaran," paparnya.

Dedi menjelaskan, jika pos kegiatan pendukung tersebut bisa diefisienkan, maka alokasi dana yang tersisa dapat dialihkan untuk menambah kuota program-program kerakyatan yang sangat dinanti warga. Tentunya dari anggaran kegiatan mutu dan operasional sebesar Rp 189 miliar. 

"Saya memberikan masukan positif kepada Disdik, mari sisir kembali. Jika ada kegiatan seremonial atau rapat-rapat yang bisa dihemat, anggarannya bisa kita geser untuk memperbesar kuota beasiswa atau bantuan tebus ijazah," jelasnya.***