DPRD Nilai Digitalisasi Pendidikan di Kota Cirebon Tersendat

Percepatan digitalisasi pendidikan di Kota Cirebon masih jauh dari harapan. Sarana penunjang belum memadai, sementara kesenjangan literasi digital di kalangan pendidik dan siswa masih tinggi. 

DPRD Nilai Digitalisasi Pendidikan di Kota Cirebon Tersendat
Kondisi itu mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kota Cirebon. Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau menegaskan pentingnya upaya konkret dan kolaboratif lintas sektor guna mempercepat transformasi digital. (maman suharman)

INILAHKORAN, Cirebon - Percepatan digitalisasi pendidikan di Kota Cirebon masih jauh dari harapan. Sarana penunjang belum memadai, sementara kesenjangan literasi digital di kalangan pendidik dan siswa masih tinggi. 

Kondisi itu mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kota Cirebon. Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau menegaskan pentingnya upaya konkret dan kolaboratif lintas sektor guna mempercepat transformasi digital. 

Dalam rapat kerja bersama Dinas pendidikan dan Google Indonesia beberapa waktu lalu, Umar menyebut distribusi perangkat digital di Kota Cirebon sajuh ini masih belum proporsional.

“Masih ada kekurangan sekitar tiga ribu perangkat. Setengah dari kebutuhan pun belum terpenuhi. Ini yang akan kami perjuangkan secara konkret,” kata Umar, Kamis 31 Juli 2025.

Menurutnya, Google Indonesia telah menawarkan kolaborasi melalui penyediaan perangkat dan pelatihan bagi guru serta siswa. Namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Banyak sekolah hanya mendapat 15 unit Chromebook per kelas, sementara jumlah siswa bisa mencapai 40 orang.

“Google ingin tahu kondisi objektif di lapangan, apakah fasilitas seperti Chromebook yang sudah disediakan itu berjalan optimal. Jika ada kendala, mereka siap mendukung,” ujarnya.

Namun persoalan bukan hanya pada sarana. Umar menyoroti rendahnya literasi digital, budaya belajar yang belum adaptif terhadap teknologi, hingga lemahnya dukungan konkret dari pejabat dinas terkait.

“Kultur digital masyarakat kita masih tabu, termasuk di sektor pendidikan. Padahal AI dan teknologi digital sudah banyak tersedia, namun penggunaannya masih minim karena belum terbiasa,” jelasnya.

Komisi III, kata Umar, akan mengawal anggaran dalam jangka pendek, baik melalui APBD maupun dana bantuan provinsi dan pusat. Ia juga mendesak Dinas pendidikan menyusun strategi jangka panjang agar pembelajaran digital benar-benar berdampak pada kualitas pendidikan.

Selain itu, Umar menilai absennya Kepala Dinas pendidikan dalam forum penting seperti rapat dengan Google Indonesia menunjukkan lemahnya komitmen pimpinan.

“Sayangnya, Ibu Kadis pendidikan tidak hadir hari ini. Ini bukan yang pertama kali. Kita akan lakukan crosscheck, karena hal seperti ini bisa menjadi tanda tanya bagi publik,” ucapnya.

Dia mengingatkan, digitalisasi pendidikan bukan semata soal perangkat, tetapi juga soal kesungguhan dan visi bersama dalam menciptakan generasi unggul.

“Ini soal wajah masa depan kota kita. ASN, terutama dari dinas pendidikan, harus bekerja dengan sepenuh hati. Tidak bisa setengah-setengah,” tukasnya 


Editor : Doni Ramdhani