Dua SMP Negeri di Kota Bogor Bangun Toilet Senilai Rp200 Juta, Begini Kata Pengamat

INILAHKORAN, Bogor - Sebanyak dua SMP Negeri di Kota Bogor bangun toilet senilai Rp200 juta. Pembangunan dilakukan di SMPN 17 serta SMPN 9 Kota Bogor.

Pembangunan di dua SMP Negeri di Kota Bogor bangun toilet senilai Rp200 juta itu dapat dilihat dari laman LPSE Kota Bogor. Proyek masuk paket nontender dan dihandle langsung satuan kerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi angkat bicara perihal adanya paket proyek dua SMP Negeri di Kota Bogor bangun toilet senilai Rp200 juta.

Yusfitriadi menilai, anggaran Rp200 juta itu sebenarnya bisa membangun dua ruang kelas baru.

"Ya, kalau Rp200 juta itu sudah jadi 2 ruang kelas baru, bukan hanya untuk pembangunan toilet atau untuk pembangunan toilet di 5 sekolah," kata Yusfitriadi, Selasa 3 Oktober 2023.

Dia memaparkan, diketahui, yang namanya sekolah negeri pasti sudah mempunyai toilet yang memadai. Kalaupun ada supporting dana untuk toilet, seharusnya hanya untuk rehab atau renovasi. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum mempunyai toilet yang memadai. 

"Bagi saya anggara sebesar itu hanya untuk toilet dua sekolah sangat tidak wajar," terangnya.

Yusfitriadi menjelaskan, dirinya berharap, ada pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK. 

"Saya berharap pemeriksa keuangan, baik inspektorat maupun BPK 'melototin' penggunaan anggaran tersebut. Syukur-syukur masih bisa diubah, misalnya didistribusikan kepada sekolah yang betul-betul membutuhkan anggaran toilet tersebut. Saya menilai, selain anggaran yang sia-sia bagi toilet, Disdik Kota Bogor dinilai kurang melakukan survei," jelasnya.

Yusfitriadi membeberkan, ada tiga poin yang seharusnya diperhatikan oleh Disdik Kota Bogor. Pertama yaitu survei, jadi seharusnya setelah ada pengajuan proposal dari sekolah, dinas pendidikan melakukan survei dulu untuk mematakan aspek kelayakan dan seberapa besar dana yang dibutuhkan. 

Kedua, rasionalitas. Ini bukan akan membangun toilet hotel, kantor atau ruang pertemuan, yang membutuhkan toilet serba lux dan dengan tanah yang luas. Ini akan bangun toilet sekolah, sehingga harusnya dinas pendidikan merasionalkan program dengan anggaran.

"Ketiga, empiris. Tentu saja dinas pendidikan sudah sangat berpengalaman dalam urusan menganggarkan sebuah item bangunan di sekolah. Seharusnya berkaca pada pengalaman. Saya khawatirnya di akhir tahun seperti ini penganggaran masuk ke tradisi 'menghabiskan' anggaran, sehingga mempunyai potensi untuk disalahgunakan oleh para pejabat dinas yang tidak bertanggungjawab," bebernya.*** (rizki mauludi)