Dukung Pemilihan Pilkada Serentak, Pemkot Bandung Gelar Forum Konsultasi Publik

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula sangat penting terus diakselerasi guna menyukseskan Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 mendatang.

"Bagaimana kebutuhan validasi data untuk warga negara yang memiliki hak pilih melalui pileg, dan pilpres telah kita lakukan bersama kemarin. Dan nanti tanggal 27 November 2024 di Kota Bandung akan menyelenggarakan Pilkada Serentak untuk 5 tahun kedepan," kata Ema Sumarna, Kamis 7 Maret 2024.

Ia menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder terutama kepala sekolah SMA/SMK/MA sederajat yang telah membantu suksesnya perekaman KTP-el kepada siswa yang telah memiliki hak pilih.

"Termasuk untuk nanti Pilkada, pasti ada siswa yang masuk usia hak pilih. Kami memohon bantuan, dan kerja sama dari kepala sekolah untuk kembali bersama membantu mendata siswa agar datanya valid, bekerjasama dengan Disdukcapil untuk melihat bertambahnya DPT," ucapnya.

Ia menyebut, partisipasi pemilih pada Pemilu serentak di Kota Bandung sebesar 84 persen. Pihaknya pun bersyukur pelaksanaan Pemilu serentak berjalan berjalan damai, aman, tenang, dan kondusif.

"Ini modal kita bersama. Di Kota Bandung perilaku politiknya luar biasa, karena partisipasimya masih tinggi. 84 persen itu masuk kategori memuaskan. Termasuk nanti Pilkada," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bandung Tatang Muchtar mengatakan, forum konsultasi publik dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap evaluasi percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

"Forum konsultasi ini dilaksanakan secara terbatas, dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili penyelenggara layanan publik unsur pemerintah, perbankan, instansi publik lainnya dan instansi sekolah," kata Tatang Muchtar.

Kegiatan ini diharapkan ia, dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan kemudahan masyarakat dalam pelayanan publik. *** (yogo triastopo)