Minyak Goreng Masih Sulit, Pemerintah Didesak Bentuk Satgas

INILAHKORAN, Bandung - Penerapan kebijakan domestic mandatory obligation (DMO) atau para eksportir CPO harus mengalokasikan 20 persen dari total volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri dan domestic price obligation (DPO) atau menerapkan harga minyak goreng tertinggi (HET) menjadi Rp 14.000 per liter, dampakmya belum dirasakan sepenuhnya

Menyoroti hal itu, anggota DPD RI Fahira Idris mendesak pemerintah untuk membentuk tim khusus untuk memastikan kebijakan DMO dan DPO berjalan baik di lapangan.

Tim khusus ini juga harus terjun ke lapangan untuk menginventarisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat baik pedagang maupun pembeli minyak goreng.

Baca Juga: Kabar Baik! Ridwan Kamil Distribusikan 30 Juta Liter Minyak Goreng ke 27 Kabupaten/Kota di Jabar

“Harus dipastikan bahwa produsen mematuhi ketentuan DMO dan DPO dan diberi sanksi tegas jika melanggar," tegas Fahira dalam keterangan tertulisnya, Minggu 20 Februari 2022.

Menurut Fahira, kebijakan DMO dan DPO sebagai solusi persoalan kelangkaan minyak goreng sudah cukup baik. Dua kebijakan ini tepat sebagai strategi jangka pendek untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng. Namun, kata dia, hingga saat ini dampak kedua kebijakan ini belum dirasakan rakyat. 

"Ini artinya ada persoalan di implementasinya. Kalau memang saat ini sedang dalam proses stabilisasi, menurut saya ini sudah terlalu lama," ungkap Fahira.

Baca Juga: Polisi Ingatkan Penimbun Minyak Goreng Dapat Dipidana

Akibatnya masyarakat sudah resah, akibat susahnya mendapatkan minyak goreng. Kebutuhan minyak goreng ini bukan hanya untuk kebutuhan lingkup keluarga saja, tetapi ada jutaan UMKM yang produksinya terganggu akibat susahnya mendapat minyak goreng sesuai HET. 

"Kelangkaan minyak goreng ini berdampak buruk terhadap ekonomi rakyat. Pemerintah harus bekerja lebih cepat, temukan segera jalan keluarnya. Di lapangan rakyat sudah resah,” kata Fahira.

Selain itu, Fahira juga meminta penyaluran minyak goreng juga harus dipastikan. Jangan hanya dipasok ke ritel modern saja tetapi juga ke pasar-pasar tradisional untuk memudahkan akses masyarakat. Kemudian juga percepatan proses pengiriman minyak goreng ke berbagai wilayah baik lewat jalur darat maupun laut.***