Farhan Akui Pengelolaan Sampah Masih Jauh Dari Ideal

INILAHKORAN, Bandung - Wali Kota bandung, Muhamad Farhan mengakui, pengelolaan sampah di Kota bandung masih jauh dari kata ideal. Ketidakefektifan program sebelumnya dan kurangnya keberlanjutan menjadi penyebab utama kondisi ini.

"Ketika wali kota sebelumnya menjabat sampai 2021. Dari 1.600 RW di Bandung, hanya 413 RW yang aktif dalam pengelolaan sampah. Hingga saya dilantik pada tahun 2025, jumlah RW aktif hanya bertambah sedikit karena banyak yang tidak melanjutkan program terdahulu," kata Farhan, Selasa 22 Juli 2025.

Menurutnya, saat ini Kota bandung menghasilkan sekitar 172 rit sampah setiap hari. Namun, hanya 142 rit yang bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti. Artinya, setiap hari terdapat sekitar 30 hingga 40 rit sampah yang belum terkelola dengan baik.

Untuk menangani persoalan tersebut, Farhan bersama Gubernur Jawa Barat turun langsung ke Gedebage salah satu wilayah yang terdampak penumpukan sampah.

"Kalau hanya mengandalkan wali kota, penanganan sampah di Gedebage bisa memakan waktu hingga 45 hari. Tapi dengan bantuan Pak Gubernur, bisa selesai dalam dua hari karena beliau punya kewenangan membuka akses ke Sarimukti hingga 800 ton," ucapnya.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pihaknya sedang membangun fasilitas pengolahan sampah organik di Pasar Gedebage dengan kapasitas 50 ton per hari. Namun saat ini, fasilitas tersebut baru mampu mengolah sekitar 30 ton per hari karena keterbatasan pasokan dari pasar dan warga.

Fasilitas di Gedebage, dituturkan ia merupakan satu dari sembilan unit pengolahan sampah yang tengah dibangun di berbagai titik di Kota bandung.

"Kenapa baru sekarang dibangun? Karena pengelolaan sampah di kota ini memang baru mulai berkembang. Selain itu, kita harus mengurus izin lingkungan sampai tingkat kementerian dan menyiapkan anggaran hingga Rp50 miliar," ujar dia.

Ia juga menyinggung program besar sebelumnya seperti Citarum Harum, yang gagal dijalankan karena minimnya infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia.

Farhan menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah membangun fasilitas pengolahan sampah di wilayah Bandung Kulon yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan pihak kecamatan.

Sementara itu, rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas 300 ton per hari oleh Kementerian PUPR di Bandung Barat batal dilaksanakan akibat ketiadaan anggaran.

"Kami harus meyakinkan BPK bahwa pemilihan investor dilakukan secara transparan, bukan karena hubungan pribadi," tandasnya. *