Farhan Pastikan Kelompok Rentan Terdata dan Dapat Hak Administrasi

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, komitmennya untuk memastikan semua warga termasuk kelompok rentan memiliki hak administratif yang lengkap. Pelayanan kependudukan di Kota Bandung, terus berinovasi agar tidak ada warga yang terlewat dari sistem kependudukan.

"Dari Disdukcapil memang punya tekad untuk menjadikan Kota Bandung sebagai standar pelayanan Dukcapil terbaik di Indonesia. Maka kita melakukan berbagai inovasi, berupa pemanfaatan layanan kependudukan dengan prinsip jemput bola," kata Farhan, Kamis 12 Februari 2026.

Inovasi tersebut, dituturkan ia meliputi akta kelahiran yang bisa didapatkan langsung di tempat persalinan, surat kematian yang diterbitkan hanya tiga hari setelah wafat hingga kartu keluarga yang langsung diberikan selesai menikah. 

"Pemisahan kartu keluarga juga dilakukan langsung di pengadilan agama ketika perceraian resmi "diketok palu"," ucapnya.

Selain kemudahan administratif tersebut, pemerintah kota juga fokus pada kelompok rentan. Sekitar setahun lalu, Farhan bersama Kepala Disdukcapil menemukan sekitar 40 orang dewasa dengan disabilitas dan ODGJ yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan sama sekali.

"Tapi dengan teknik yang kita punya, termasuk pembaca retina mata. Kita berhasil membuat database orang-orang ini. Alhamdulillah, semuanya sudah memiliki KTP. Dengan NIK, mereka bisa masuk ke daftar penerima bantuan sosial sehingga hak-haknya lebih terlindungi," ujar dia.

Langkah tersebut, dikemukakan ia menjadi penting mengingat banyak warga yang selama ini sulit mengakses layanan publik karena tidak memiliki identitas resmi. Pemerintah kota menegaskan, teknologi dan inovasi layanan akan terus dikembangkan agar tidak ada satu pun warga Kota Bandung yang tertinggal.

"Kami ingin memastikan setiap orang punya NIK, mulai dari anak-anak hingga kelompok rentan. Ini dasar agar mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka, termasuk bantuan sosial. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya mempermudah layanan administrasi. Tetapi juga menegaskan komitmen pada inklusivitas, dan keadilan sosial," tandasnya.