Forum RTRW KBB Geruduk Kantor Pemkab Bandung Barat, Desak Pencairan Insentif

INILAHKORAN.ID - Puluhan perwakilan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam Forum RTRW KBB menggeruduk kantor Pemkab Bandung Barat, Selasa (19/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, massa dari Forum RTRW KBB sempat beraudiensi dengan sejumlah pejabat. Mulai dari Kepala DPMD KBB Dudi Supriadi, Kepala BKAD KBB Heru Budi Purnomo, hingga Kepala Bappelitbangda KBB R Eriska Hendrayana untuk menyuarakan sejumlah tuntutan mendesak. 

Pertemuan yang dihadiri lebih dari 50 orang dari 11 kecamatan ini menyuarakan tujuh poin permasalahan, mulai dari keterlambatan pencairan insentif, masalah sosial, hingga infrastruktur yang belum merata. 

Sayangnya, ketidakhadiran Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dalam pertemuan ini menjadi catatan tersendiri bagi para garda terdepan pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput tersebut.

Ketua Forum RTRW KBB Adi Hardianto menjelaska, poin yang paling penting dalam aksi tersebut, pihaknya mendesak hak insentif yang belum terealisasi sejak Januari hingga Mei 2026 atau tertunda sekitar lima bulan.

"Selain insentif, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan juga kami sampaikan, meski dari penjelasan Kepala BKAD yang menyebut dana tersebut sebenarnya sudah cair dan dititipkan di tingkat kecamatan untuk segera disetorkan," kata Adi saat ditemui usai audiensi di Ruang Rapat Setda KBB, Selasa (19/5/2026).

Masalah lain yang dibawa ke meja negosiasi, antara lain, ketidakakuratan data desil kemiskinan yang membuat warga yang berhak justru tidak mendapat bantuan, ketimpangan pembangunan jalan, pengelolaan sampah yang belum maksimal, hingga janji bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan wilayah yang belum terealisasi.

"Kami kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati. Padahal warga mengeluh pertama kali ke kami, bukan ke pejabat. Kami bekerja 24 jam, jadi hak-hak kami harus diperhatikan," ucapnya.

Abo menegaskan, pihaknya bakal terus mengawal seluruh solusi dan janji yang disampaikan oleh Kepala DPMD dan perwakilan BKAD. 

"Jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut yang nyata, mereka tidak menutup kemungkinan untuk membawa aspirasi ini naik ke tingkat provinsi atau ke Kantor Pusat Pemerintahan Daerah (KPD) di Gedung Sate demi mendapatkan penyelesaian yang adil dan transparan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB Dudi Supriadi mengatakan, terkait insentif ini pihaknya memastikan besaran yang disiapkan sebesar Rp100.000 per RT dan Rp200.000 per RW per triwulan yang bersumber dari APBD. 

"Pemerintah daerah berjanji akan berupaya maksimal agar dana tersebut bisa dicairkan segera, menargetkan realisasinya sebelum perayaan Iduladha," kata Dudi. 

"Kendala yang dihadapi selama ini disebutkan karena adanya peralihan sistem aplikasi bernama 'Amanah' yang membutuhkan pemutakhiran data," sambungnya.