Fraksi PDIP Tolak Hadir di Persetujuan Raperda APBD Perubahan 2025, Ini Kata Ono Surono...

INILAHKORAN, Bandung - Pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda APBD Perubahan 2025 Provinsi Jawa Barat, di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat 15 Agustus 2025 tidak dihadiri Fraksi PDIP Jabar.

Ketua DPD PDIP Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono enggan menjelaskan lebih jauh, alasan di balik menolaknya Fraksi PDIP hadir dalam persetujuan Raperda APBD Perubahan 2025.

"Waalaikumsalam… nti temen2 Fraksi yg akan memberikan keterangan … tunggu ya," tulis Ono dalam layanan pesan pada INILAH, Jumat 15 Agustus 2025.

Dalam paripurna ini, tidak ada satu pun anggota Fraksi PDIP Jabar yang hadir termasuk Ono.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengungkapkan, rapat paripurna hari ini dihadiri 81 anggota legislatif dari jumlah keseluruhan 120 orang.

"Sebanyak 39 anggota legislatif tidak hadir, namun masih mencapai persyaratan kuorum sehingga rapat dapat dilanjutkan," kata Buky.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono sempat menyambut baik rencana perubahan APBD 2025 yang akan mengalokasikan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid.

Namun nyatanya dalam APBD Perubahan 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak lagi menganggarkan di APBD Perubahan bantuan untuk pondok pesantren.

Justru yang muncul di APBD Perubahan adalah nomenklatur yang baru, yakni  beasiswa santri tidak mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar.

Ini disinyalir menjadi penyebab ketidakhadiran Fraksi PDIP Jabar, untuk menandatangani persetujuan bersama APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat 2025.