Gibran Tinggalkan Istana Wapres: Takhta Kedua Menanti Nama

Oleh: Yuliantono

Satu per satu tangan terulur. Para pegawai istana bergantian menyalami Gibran Rakabuming Raka. Sebagian mungkin menyimpan kenangan selama dua tahun bekerja bersama sosok yang kini harus meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.

Ya, Kamis (12/11) petang, suasana di Kompleks Istana Wakil Presiden terasa berbeda. Tidak ada lagi agenda kenegaraan yang menanti Gibran. Yang tersisa hanya perpisahan, jabat tangan, dan langkah menuju pintu keluar.

Didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Gibran menemui para pegawai di salah satu ruangan kompleks istana. Sekitar pukul 18.10 WIB, dia meninggalkan tempat yang selama dua tahun menjadi pusat aktivitasnya sebagai wakil kepala negara.

Di luar kompleks, sejumlah relawan telah menunggu. Mereka mendekati mobil, mengelilinginya, dan menyalami Gibran sebelum kendaraan itu bergerak meninggalkan kawasan istana. Sebagian relawan mengaku menerima bingkisan berupa tas, topi, hingga alat tulis.

Adegan itu menjadi penutup sebuah masa jabatan. Namun, di balik mobil yang perlahan menjauh, terbuka babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Kursi Wakil Presiden kini menunggu penghuni berikutnya. 

Pertanyaan besarnya bukan sekadar siapa yang akan mendudukinya, melainkan siapa yang akan dipercaya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadapi sisa masa pemerintahan.

Pagi harinya, sekitar pukul 10.15 WIB, Gibran telah mendatangi Istana Merdeka. Dia menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden secara langsung kepada Prabowo. Surat serupa kemudian disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan tersebut. Kendati demikian, Presiden menyatakan menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran. Di hadapan awak media, Prabowo menyebut keputusan itu berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional Indonesia.

Presiden juga memberikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama dua tahun pemerintahan. Dalam kurun tersebut, Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah.

Sejak awal pemerintahan, Prabowo memang memberikan tugas kepada Gibran untuk turun langsung ke berbagai daerah, terutama wilayah terpencil. Sementara Presiden berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional, pembenahan regulasi, dan perbaikan sistem pemerintahan.

"Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya," ujar Prabowo.

Prabowo meyakini Gibran masih memiliki perjalanan panjang dalam karier dan pengabdiannya. Dia bahkan menyebut keputusan mundur tersebut sebagai sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan.

Namun, berakhirnya tugas Gibran tidak otomatis menyudahi seluruh persoalan yang mengiringi perjalanan politiknya. Pertanyaan mengenai legitimasi jabatan, persyaratan pendidikan, hingga dugaan pelanggaran dokumen masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara.

Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mei Susanto, misalnya, mempertanyakan kelayakan Gibran sejak awal menduduki jabatan wakil presiden. Persoalan persyaratan pendidikan yang selama ini menjadi polemik, menurut dia, perlu dilihat bersama sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Mei bahkan berpandangan Gibran tidak semestinya dicatat sebagai Wakil Presiden ke-14. Konsekuensinya, hak berupa fasilitas, tunjangan, hingga pensiun sebagai mantan wakil presiden juga patut dipersoalkan.

"Kalau saya, dia tidak eligible untuk itu. Jadi kita tidak punya Wakil Presiden ke-14," kata Mei.

Dia menilai pengunduran diri wakil presiden perlu dilihat melalui dua perspektif, formal dan substantif. Secara formal, keputusan tersebut harus ditindaklanjuti melalui sidang MPR. Sementara secara substantif, pengunduran diri dapat dipandang berlaku ketika pejabat bersangkutan menyatakan tidak lagi menjalankan tugas dan kewenangannya.

Di Jawa Barat, polemik tersebut juga mendapat respons dari kelompok masyarakat sipil. Aliansi Masyarakat Sipil mengambil langkah simbolis dengan mencopot foto Gibran yang terpasang di ruang Badan Anggaran DPRD Jabar.

Aksi itu berlangsung setelah perwakilan koalisi menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan. Sebanyak 11 poin masukan disampaikan, terutama mengenai pengunduran diri Gibran dan dugaan pemalsuan dokumen pendidikan.

Ketua Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan, menegaskan pengunduran diri tidak boleh menghentikan proses hukum atas dugaan pelanggaran yang dipersoalkan.

Dia mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pemalsuan dokumen pendidikan hingga ke ranah pidana. Iwan juga meminta Sutanto, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang disebut menandatangani surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran pada 6 Agustus 2019, turut dimintai pertanggungjawaban.

"Pengunduran diri tidak seharusnya menghentikan proses hukum," tegas Iwan.

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna menyatakan telah menerima seluruh aspirasi tersebut. Sebelas poin masukan akan dihimpun dan dirapikan sebelum ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, dinamika di parlemen bergerak ke arah berbeda. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai usulan hak menyatakan pendapat (HMP) tidak lagi relevan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.

Khozin, yang juga menjadi salah satu pengusul HMP, berharap keputusan tersebut mengakhiri polemik sehingga DPR dapat kembali berkonsentrasi pada pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP pada Kamis pukul 14.00 WIB pun batal digelar.

Pendamping Prabowo

Setelah surat pengunduran diri diterima, perhatian politik bergeser ke satu persoalan yang lebih mendesak: siapa yang akan mengisi kursi RI 2?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo berencana berbicara dengan partai-partai koalisi pengusung untuk membahas calon wakil presiden pengganti Gibran.

Rencana itu disampaikan Yusril setelah bertemu Presiden di Istana Merdeka, Kamis sore. Menurut dia, Prabowo membuka kemungkinan mengumpulkan partai koalisi sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

"Beliau (Presiden) akan berbicara dengan partai koalisi, tetapi kami belum tahu. Tadi beliau mengatakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kapan pertemuan itu dilaksanakan sepenuhnya kami serahkan kepada beliau," kata Yusril.

Pembicaraan dengan partai koalisi menjadi penting karena pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya menyangkut kebutuhan administratif pemerintahan. Posisi tersebut juga berkaitan dengan keseimbangan politik, konsolidasi dukungan, dan keberlanjutan agenda pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Dalam pertemuan tersebut, MPR menyampaikan, lembaga itu membutuhkan waktu setidaknya tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan berbagai hal terkait proses penetapan wakil presiden pengganti.

Yusril menjelaskan, setelah surat dari MPR diterima Presiden, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada lembaga tersebut.

"Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat yang dikirim MPR diterima Presiden, diperlukan waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," katanya.

Yusril menegaskan penentuan dua nama sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo. Presiden dinilai memiliki pertimbangan politik dan pemerintahan untuk memilih sosok yang tepat mendampinginya.

"Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujarnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyebut lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden. MPR juga menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11), salah satunya membahas pengiriman surat kepada Presiden terkait pengajuan calon wakil presiden.

Dengan demikian, proses pergantian tidak hanya akan menjadi urusan Presiden dan partai politik. MPR memiliki peran konstitusional untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut.

Di tengah dinamika itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan menghormati keputusan Gibran. Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin menyebut pengunduran diri tersebut sebagai sikap politik yang patut dihormati.

Golkar juga mengapresiasi pengabdian Gibran selama dua tahun terakhir. Partai tersebut berharap pengalaman dan kapasitasnya tetap dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia melalui ruang pengabdian lainnya. (gin)

PERJALANAN GIBRAN

26 Februari 2021 – Dilantik sebagai Wali Kota Solo Memenangkan Pilkada Solo 2020 bersama Teguh Prakosa.

16 Oktober 2023 – Putusan MK soal batas usia capres-cawapres MK mengabulkan sebagian gugatan terkait batas usia minimum 40 tahun.

22 Oktober 2023 – Diumumkan sebagai cawapres Prabowo Gibran dipilih mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

14 Februari 2024 – Memenangkan Pilpres 2024 Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan sekitar 58,6 persen suara.

17 Juli 2024 – Mundur dari jabatan Wali Kota Solo Pengunduran diri dilakukan setelah terpilih sebagai wakil presiden.

20 Oktober 2024 – Resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI Gibran menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia, pada usia 37 tahun.

10 Oktober 2026 - Utarakan Niat Mundur ke Presiden Menemui Prabowo utarakan niat mundur dari kursi Wapres

12 November 2026 - Surat Pengunduran Diri Diserahkan Menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada MPR RI

KONTROVERSI-KONTROVERSI

1. Polemik putusan MK dan politik dinasti  MK mengubah ketentuan batas usia capres-cawapres melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuluskan Gibran (36 tahun) maju sebagai cawapres.

2. Legitimasi Politik Pencalonan Gibran dinilai tidak terlepas dari pengaruh politik ayahnya, Presiden Joko Widodo saat itu. Kritik muncul karena proses perubahan aturan MK berlangsung menjelang pendaftaran Pilpres 2024.

3. Kritik terhadap kapasitas dan kinerja Publik mempertanyakan kontribusi konkret Gibran dalam pemerintahan. Aktivitas kunjungan ke daerah dinilai belum cukup menunjukkan hasil kebijakan yang terukur.

4. Polemik riwayat pendidikan Pada November 2026 (Putusan Nomor 742 K/TUN/2026), Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh M. Subhan Palal. MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud/Kemendikdasmen) yang sebelumnya digunakan oleh Gibran.

5. Desakan pemakzulan (November 2026) Persoalan dokumen pendidikan memicu desakan agar Gibran mundur dari jabatan wapres. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik mengajukan usul pernyataan pendapat yang menjadi langkah awal proses pemakzulan.

2 TAHUN MENJELAJAH INDONESIA 35 Provinsi Dijangkau

63 Perjalanan Kerja

149 Kabupaten/Kota

303 Titik Proyek Pemerintah Ditinjau