Harapan Belajar Lintas Pulau

INILAH, Kubu Raya - Bagi sebagian anak, pergi ke sekolah berarti berjalan kaki beberapa menit dari rumah. Namun di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, perjalanan menuju ruang kelas bisa berarti menyeberangi sungai, melintasi jalan rusak, atau menempuh pulau-pulau yang berjauhan.

Di wilayah yang terbentang luas hingga mencakup 43 pulau, menghadirkan pendidikan bukan sekadar membangun sekolah. Yang jauh lebih sulit adalah memastikan ada guru yang mengajar di dalamnya. Itulah tantangan yang kini dihadapi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sekitar 500 sekolah harus dilayani dengan jumlah tenaga pendidik yang terbatas. Di beberapa sekolah, murid yang belajar bahkan hanya berjumlah lima hingga sepuluh orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan pendidikan.

"Kita menghadapi kekurangan tenaga guru yang harus disebar di sekitar 500 sekolah. Sementara ada sekolah yang hanya memiliki lima hingga 10 siswa," ujarnya, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (21/7).

Persoalan itu semakin rumit karena keterbatasan jumlah aparatur sipil negara, termasuk guru, harus diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja pegawai, kata Yusran, dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Artinya, pemerintah tidak bisa terus-menerus menambah guru tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sektor lainnya.

"Kalau tenaga guru terus ditambah, tentu akan semakin berat bagi kemampuan anggaran kita untuk membiayai pembangunan," katanya.

Karena itu, Pemkab Kubu Raya mulai mempertimbangkan penataan sekolah melalui regrouping atau penggabungan sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan distribusi tenaga pendidik yang ada.

Namun, kekurangan guru bukan satu-satunya persoalan. Banyak sekolah juga masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, rumah dinas guru, hingga akses jalan yang belum memadai. 

Guna memperbaiki ruang kelas dan rumah dinas guru di sekitar 500 sekolah saja, dibutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar setiap tahun. Sementara pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju sekolah memerlukan tambahan sekitar Rp50 miliar per tahun.

"Kalau sekolahnya tidak baik, akses jalannya tidak baik, kemudian gurunya tidak ada, maka pendidikan tentu tidak akan maksimal. Ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan bersama," ujar Yusran. (gin)