Hery Antasari Sidak Penjualan Gas Melon di Kota Bogor, Masyarakat Bisa Kembali Mendapatkan Secara Normal

INILAHKORAN, Bogor - Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari meninjau penjualan gas elpiji 3 kilogram atau gas melon di wilayah Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu 5 Februari 2025 sore. 

Hasilnya, Hery Antasari menyaksikan langsung kini masyarakat Kota Bogor sudah bisa kembali mendapatkan gas melon secara normal.

"Mudah-mudahan Ini mewakili seluruh wilayah Kota Bogor ya, saya hanya memastikan saja dan menginformasikan kepada rekan-rekan media bahwa kejadian isu nasional kemarin, bahwa pengecer tidak bisa lagi menjual. Memang itu sempat terjadi, tapi di Kota Bogor dibandingkan daerah lain tidak begitu bergejolak, antrean tidak terjadi bahkan tidak sampai viral dan lain sebagainya," ungkap Hery kepada wartawan.

Hery menjelaskan, kalau ada antrean berlaku yang relatif masih wajar. Dia bersyukur lantaran kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yangn membolehkan pengecer menjual gas melon kembali.

"Sambil secara pararel akan dievaluasi, bagaimana pengaturan lebih lanjutnya. Sejauh ini adalah meningkatkan status dari pengecer dan penjual di toko dan di warung menjadi sub pangkalan," jelasnya.

Hery menerangkan, tujuan dari pemerintah pusat baik, untuk penataan tata niaga dan termasuk untuk keamanan. 

"Kalau seandainya kita tidak menjamin siapa yang membeli, nanti dikontrol dari sisi kualitas. Kan pemalsuan dan pengoplosan ditingkat pengecer. Nah tata kelola ini tengah diupayakan pemerintah pusat tapi kemarin ada sedikit gejolak," terangnya.

Hery memaparkan, solusinya untuk masyarakat domestik rumah tangga maupun pengguna gas elpiji 3 kilogram atau gas melon ini bisa mendapatkan kembali.

"Yang terpenting itu. Kami melakukan pembinaan, nanti dari Pertamina dan Kementerian ESDM akan ada pengawasannya. Kalau ada pelanggaran pastinya ditindaklanjuti," paparnya.

Hery membeberkan, 39 ribu gas melon perhari untuk kebutuhan di Kota Bogor, dengan 740 pangkalan, 38 agen dan 7 ribuan agen atau namanya sub pangkalan.

"Info dari tim Pertamina tadi, para pengecer saat ini tengah didata, sambil tetap diizinkan menjual. Kalau mau jadi pangkalan atau sub pangkalan itu harus ada NIB yang diajukan," bebernya.

"Prioritas sekarang adalah masyarakat terlayani dahulu. Kami antisipasi, mengkaji kalau ada kebijakan sub pangkalan harus ada NIB kami percepat bantu pengurusan nya," pungkas Hery.