Ikuti Arahan Presiden RI, Pemda KBB Bakal Terapkan SPBE
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyambut positif arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan Reformasi Birokrasi, seperti yang disampaikan Staf ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PAN-RB RI, Jufri Rahman di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Rabu 15 Maret 2023.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyambut positif arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan Reformasi Birokrasi, seperti yang disampaikan Staf ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PAN-RB RI, Jufri Rahman di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Rabu 15 Maret 2023.
Menurut Jufri, reformasi birokrasi pemerintahan yang dimaksud Jokowi harus diterapkan dengan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Reformasi yang berbasis elektronik ini, dampaknya harus dirasakan masyarakat," katanya saat menjadi pemateri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan meminta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjalankan birokrasi pemerintahan secara digital, sesuai arahan Presiden Jokowi.
Sebab, dirinya menargetkan di akhir masa jabatannya, Pemda KBB harus mulai menerapkan SPBE.
"Jadi, bukan hanya infrastruktur fisik saja yang kita kejar, namun juga masa depan infrastruktur digital," ujarnya.
Menurutnya, pelayanan digital sangat penting diterapkan pada birokrasi pemerintahan. Oleh karenanya, ke depan SPBE ini harus menjadi pelayanan sehari-hari agar efisiensi, efektivitas waktu, termasuk materi bisa dirasakan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat.
"Hal ini pun sebagai upaya mendukung pemerintah pusat menuju birokrasi berkelas dunia," ujarnya.
Tak hanya itu, sambung dia, layanan secara elektronik ini pun bisa dilakukan selama 24 jam, seperti halnya pelayanan di luar negeri.
"Sabtu-Minggu di luar negeri itu pelayanan tetap berjalan. Sedangkan di kita, Sabtu-Minggu libur karena jam kerjanya hanya sampai Jumat," ucapnya.
Ia menyebut, prioritas SPBE di Pemda KBB, diantaranya diterapkan di Mal Pelayanan Publik (MPP), yang memiliki kewenangan untuk layanan berbagai perijinan.
Menurutnya, layanan secara digital di MPP tersebut selain lebih efisien dan efektif, juga menghindari praktek pencalonan dan tidak terjadi tatap muka.
"Alhamdulillah dengan komitmen kita perijinan yang cepat, kita kemarin berhasil juara 2 untuk pertumbuhan investasi," tuturnya.
"Target investasi kita juga tahun ini sudah melebihi. Target kita Rp 3 triliun pada triwulan pertama, sekarang sudah mencapai Rp 6 triliun," sambungnya.
Guna menunjang penerapan SPBE di lingkungan Pemda KBB, pada tahun 2021 pihaknya telah memasang WiFi sekitar 113 titik. Kemudian, pada tahun 2022 juga sama, ada pemasangan WiFi di titik-titik tertentu.
Oleh karenanya, untuk tahun 2024 ini dirinya pun berkeinginan Pemda KBB bisa memasang WiFi gratis di titik-titik tertentu ruang publik.
"Kita mulai menganggarkan infrastruktur digital, karena kita ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tandasnya.*** (agus satia negara)
Editor : JakaPermana

