Kado Tahun Baru, Pemkot Bandung Raih Predikat Tertinggi SPBE dan Smart City

INILAHKORAN,Bandung- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menutup tahun 2024 dengan capaian kinerja membanggakan dengan meraih Predikat Tertinggi dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Disamping itu, Pemkot Bandung juga mendapat Predikat Memuaskan pada Implementasi Kota Cerdas atau Smart City dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Raihan Predikat Tertinggi SPBE dan Implementasi Smart City tersebut sekaligus menjadi Kado Tahun Baru 2025 bagi Pemerintah Kota Bandung.

Penilaian SPBE diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini tertangal 31 Desember 2024.

Dalam lampiran hasil evaluasi SPBE pada 615 instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2024, Kota Bandung mendapat nilai tertinggi yakni 4,59 dengan predikat memuaskan.

Evaluasi SPBE Tahun 2024 juga dilakukan sebagai upaya dalam  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

SPBE juga bukan sekadar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan, juga meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan.

Terkait capaian Predikat Memuaskan pada Implementasi Smart City tahap II tahun 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),Hokky Situngkir, Kota Bandung berhasil meraih nilai indeks 3,93.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (output), hasil yang diperoleh (outcome), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (impact), kelangsungan program percepatan Inovasi (quick win), serta keterlaksanaan program kolaborasi antar daerah pada sebuah Kawasan.

Menurut dokumen Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II Tahun 2024, Herry Abdul Aziz dari Kominfodigi mengungkapkan, Pemkot Bandung mempunyai komitmen yang kuat dalam membangun Smart City yang ditunjukan dengan Peraturan Walikota Nomor 1470 tahun 2018 tentang Rencana Induk bandung Kota Cerdas 2018-2023.  Komitmen ini ditunjang implementasi sistem elektroniknya yang berdampak signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, Herry menilai Pemkot Bandung juga konsisten melakukan identifikasi kelemahan internal dan eksternal terhadap kegiatan atau program yang akan diimplementasikan. Kegiatana ini adalah kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan memahami kelemahan yang ada, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan strategisnya.

Kendati begitu Herry juga memberikan catatan kelemahan bahwa Penanganan risiko non elektronik tidak sebaik penanganan risiko SPBE. Risiko yang muncul saat implementasi Smart City perlu diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dikendalikan agar dapat diantisipasi dan dikurangi dampak negatifnya tanpa memperhatikan kegiatan tersebut menggunakan elektronik atau tidak.

Karenanya Herry memmberikan beberapa rekomendasi antara lain saat membuat peraturan walikota yang baru tentang Smart City, perlu dipertimbangan untuk memasukan kebijakan lain yang muncul seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2022 tentang Perkotaan.

Pemkot Bandung juga dinilai perlu mempertimbangkan untuk membuat pedoman umum Manajemen Risiko Smart City yang dikembangkan dari Pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kota Bandung yang dipadu dengan materi bimtek manajemen risiko Smart City. Sehingga penanganan risikonya terstruktur untuk semua dimensi, termasuk risiko berbasis elektronik dan non-elektronik.

Sementara Hari S. Noegroho dari Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia menyebut kemampuan pembiayaan bukan menjadi kendala bagi Kota Bandung dalam pengembangan SCterapan Project Management untuk menyatukan program antar OPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Pemerintahan di Kota Bandung mampu mengolah kegiatan antar OPD secara tertib dan benar.

Hari juga menilai pemahaman terapan Sistem elektronik merupakan kemudahan untuk mampu membentuk satu data terintegrasi tanpa menambah beban kerja petugas. Kendati begitu, Hari juga merekomendasikan Pemkot Bandung perlu evaluasi untuk menguji kelayakan hasil survey, dan diperlukan melengkapi SMKI dengan menambahkan penegasan kewajiban SoD Separation of Duty dalam proses bisnis sejak sebelum data di rekam hingga proses data dan Informasi dalam SPBE.

Pasalnya, implementasi Smart City Kota Bandung belum dilengkapi dengan penegasan terapan SoD dalam pengamanan dini sesuai standar keamanan informasi, untuk diterapkan sejak awal proses bisnis dijalankan dimasing2 OPD, proses antar OPD, hingga tatakelola sistem applikasi, data dan informasi.

Sementara Harya Damar Widiputra dari Perbanas Institute mengatakan, kekuatan Kota Bandung dalam pembangunan Smart City terletak pada posisinya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dengan ekosistem inovasi dan teknologi yang sangat berkembang.

Menurutnya, Bandung dikenal sebagai pusat pendidikan dan memiliki banyak universitas serta pusat riset yang aktif, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif. Selain itu, Bandung memiliki budaya kewirausahaan yang kuat dan komunitas teknologi yang aktif, seperti komunitas startup dan pengembang aplikasi, yang dapat mendukung percepatan implementasi solusi Smart City.

Tak hanya itu, Harya juga menilai Pemkot Bandung juga telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengadopsi teknologi untuk pelayanan publik dan kolaborasi yang efektif dengan sektor swasta dan akademisi.

Kekuatan Smart City Kota Bandung seperti termuat dalam dokumen juga diapresiasi Heny Puspitasari dari Kemenko Perekonomian. Menurutnya,  SDM di Kota Bandung yang sangat berkompeten, koordinasi antar OPD bagus, serta dampak implementasi Smart City di Kota Bandung yang sudah dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang memuaskan menjadi indikator Smart City di Kota Bandung sudah berjalan sangat bagus.***