Imbas Kenaikan BBM Nonsubsidi, DLH KBB: Anggaran Angkut Sampah KBB Cukup 6-7 Bulan

INILAHKORAN.ID – Meroketnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis nonsubsidi berdampak besar pada layanan pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Imbasnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB harus menghadapi tantangan berat dan memutar otak agar layanan persampahan bisa tetap berjalan di tahun 2026. 

Pasalnya, anggaran operasional yang semula direncanakan cukup untuk delapan bulan, kini diprediksi hanya sanggup menopang layanan selama enam hingga tujuh bulan saja. 

Kepala DLH KBB, Ibrahim Adji menjelaskan, alokasi dana tahun ini sudah disusun dengan prinsip efisiensi. Namun, lonjakan harga yang terjadi di tengah berjalannya tahun anggaran membuat perhitungan awal bergeser jauh. 

Ia mengakui kondisi ini kian tak menentu lantaran harga BBM nonsubsidi masih berfluktuasi dan berpotensi naik kembali.

"Awalnya kami perkirakan cukup sampai delapan bulan. Tapi setelah harga naik, meski tidak ada kenaikan lagi ke depannya, anggaran itu hanya cukup untuk enam sampai tujuh bulan," kata Ibrahim Aji saat dihubungi, Jumat (8/5/2026).

"Harga masih berubah-ubah, bisa naik lagi atau turun, jadi kita harus siapkan skenario terburuk," sambungnya.

Ibrahim menuturkan, kondisi ini dipengaruhi jenis bahan bakar yang digunakan armada. Dari total 40 unit truk sampah yang dimiliki, kendaraan baru termasuk bantuan dari Pemprov Jawa Barat wajib menggunakan BBM nonsubsidi jenis Dexlite. 

"Kalau untuk kendaraan tua warisan dari Kabupaten Bandung masih bisa menggunakan Biosolar bersubsidi yang harganya jauh lebih murah, yakni Rp6.800 per liter," tuturnya.

Data menunjukkan lonjakan harga yang sangat drastis, sebelum 18 April 2026, harga Dexlite masih Rp14.200 per liter, lalu melonjak menjadi Rp23.600 per liter, dan per 4 Mei 2026 kembali naik ke angka Rp26.000 per liter. 

"Kenaikan hampir dua kali lipat ini langsung memakan porsi anggaran bahan bakar secara signifikan," ungkapnya.

Kendati tekanan biaya semakin berat, Ibrahim memastikan layanan pengangkutan sampah saat ini masih berjalan normal dan tidak akan terhenti meski anggaran utama habis lebih cepat. 

Solusinya, sebut dia, Pemkab KBB akan mengaktifkan pos Biaya Tidak Terduga (BTT), namun syaratnya status darurat sampah harus ditetapkan lebih dulu.

"Pelayanan tetap jalan. Nanti kalau anggaran operasional habis, kita gunakan pos BTT setelah ada penetapan darurat sampah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir sampah tidak terangkut karena biaya," sebutnya.

Namun, ada risiko lain yang mengancam kelancaran layanan, bukan soal biaya, melainkan ketersediaan stok. DLH KBB terikat perjanjian kerja sama dengan satu SPBU khusus pengisian bahan bakar. 

Jika stok di lokasi itu kosong, armada tidak bisa mengisi di tempat lain lantaran terikat kontrak, sehingga operasional bisa terganggu.

"Kendala terbesar justru kalau ada kelangkaan. Kita tidak bisa ambil di SPBU lain, jadi kalau stok di mitra kami habis, otomatis armada berhenti. Itu risiko yang harus kami antisipasi," bebernya.

Diketahui, rata-rata sampah yang terangkut setiap hari menuju TPA Sarimukti mencapai 146,49 ton. Jumlah itu baru sekitar 22,62 persen dari total produksi sampah KBB yang mencapai 654,80 ton per hari. ***