Imron: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Harus Ditopang Kebijakan Berbasis Data

INILAHKORAN.ID - Bupati Cirebon Imron menegaskan kebijakan pembangunan daerah harus semakin bertumpu pada data yang akurat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Imron, perubahan kondisi ekonomi menuntut pemerintah daerah lebih cepat membaca potensi maupun persoalan yang terjadi di lapangan. Data, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting agar program pemerintah tidak hanya disusun berdasarkan asumsi.

Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Strategi Kebijakan Daerah dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, beberapa waktu lalu.

“Kebijakan pembangunan harus berbasis data yang akurat. Dengan begitu, pemerintah bisa membaca potensi dan persoalan secara tepat, sehingga program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Imron, Minggu (4/10/2026).

Imron menilai, Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan. Karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menghubungkan potensi daerah dengan program pembangunan. Ini karena akan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dia menekankan, penggunaan data diperlukan mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program. Dengan data yang tepat, pemerintah dapat menentukan sektor yang membutuhkan intervensi sekaligus mengukur efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.

“Potensi ekonomi Kabupaten Cirebon masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Karena itu, setiap program pembangunan harus berbasis data agar tepat sasaran, mampu menggerakkan ekonomi, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain pemanfaatan data, Imron menilai transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu terus diperkuat. Digitalisasi tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan layanan dari manual menjadi elektronik, tetapi harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menurutnya, juga harus diarahkan untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan dunia usaha sehingga pada akhirnya ikut menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik.

“Transformasi digital harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan. Melalui SPBE, pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha harus semakin cepat, mudah dan efisien sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” paparnya.

Imron juga menilai, pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasalnya, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijalankan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri.

Imron menambahkan, koordinasi diperlukan agar program pemerintah pusat dapat diterjemahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Cirebon.

"Rakornas kemarin yang digelar BSKDN Kemendagri  menjadi salah satu forum untuk mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dalam membahas strategi percepatan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.