Ineu Purwadewi Tegaskan PA GMNI Jabar Jadi Mitra Strategis dan Kritis Pemerintah

INILAHKORAN.ID– Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menegaskan komitmen organisasinya menjadi mitra strategis sekaligus kritis bagi pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Ineu mengatakan, PA GMNI Jabar akan menghimpun gagasan dari para alumni yang tersebar di berbagai profesi untuk memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Konsolidasi organisasi menjadi langkah awal untuk memperkuat peran tersebut.

Komitmen itu disampaikan Ineu dalam pengukuhan DPD PA GMNI Jawa Barat dan DPC PA GMNI se-Jawa Barat periode 2026–2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Minggu (24/10/2026).

"Kami sepakat untuk menjadi mitra strategis dan kritis. Kritis terhadap pemerintahan di daerah,” ujar Ineu.

Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemikiran dari berbagai elemen masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. PA GMNI Jabar siap berkontribusi melalui ide, gagasan, dan pemikiran yang dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan publik.

Keberagaman profesi dan latar belakang alumni GMNI, lanjut Ineu, menjadi modal untuk merumuskan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Karena kami kan multiprofesi, multikeberagaman, dan latar belakang, sehingga kami menyatukan itu menjadi ide-gagasan yang bisa berkontribusi terhadap pemerintah daerah,” katanya.

Ineu menilai kontribusi tersebut penting karena pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan secara mandiri. Dialog dan kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga.

PA GMNI Jabar Soroti akses kesehatan dan Pendidikan

Ineu menyebut kesehatan dan pendidikan sebagai sektor penting yang perlu mendapat perhatian bersama. Ia menyoroti masih adanya masyarakat Jawa Barat yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama warga kurang mampu yang belum mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan.

Ia mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong akses layanan rumah sakit menggunakan KTP bagi warga Jawa Barat. Menurut Ineu, warga tidak mampu yang belum terlindungi BPJS Kesehatan harus tetap mendapatkan bantuan agar hak atas layanan kesehatan terpenuhi.

“Sekarang Pak Gubernur dengan kebijakan, dengan KPP bisa mengakses, bisa membantu yang betul-betul tidak mampu, gitu ya, dan tidak di-cover oleh BPJS misalnya ya harus dibantu,” ujarnya.

Selain kesehatan, PA GMNI Jabar juga menaruh perhatian pada pemerataan pendidikan. Ineu berharap gagasan dan kontribusi para alumni dapat memperkuat kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Ia menegaskan, peran organisasi tidak berhenti pada dukungan terhadap program pemerintah. PA GMNI juga harus menjalankan fungsi kritis dengan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.

Konsolidasi Alumni hingga Kabupaten dan Kota

Ineu mengatakan konsolidasi internal PA GMNI Jabar telah dituntaskan hingga tingkat kabupaten dan kota. Pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 menjadi momentum untuk menyatukan potensi alumni agar kontribusi organisasi lebih terarah.

Menurut dia, alumni GMNI harus mampu menerjemahkan nilai-nilai perjuangan organisasi ke dalam pengabdian nyata, terutama dalam menjaga keberagaman, nasionalisme, kebangsaan, dan Pancasila.

Pemilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi pengukuhan juga memiliki makna historis. Ineu menyebut gedung tersebut mengingatkan pada perjuangan Bung Karno dan semangat solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Momentum itu, lanjutnya, menjadi pengingat bagi alumni GMNI untuk meneruskan semangat perjuangan melalui kontribusi bagi pembangunan daerah.

Ineu turut menyinggung persoalan lingkungan, termasuk kebakaran hutan yang baru-baru ini terjadi di Jawa Barat. Ia berharap upaya penanganan dan pencegahan terus diperkuat agar bencana serupa tidak kembali terjadi.

Dedi Mulyadi Tekankan Pembangunan Berpihak kepada Rakyat

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya keberpihakan kepada rakyat sebagai landasan pembangunan. Ia menilai nilai marhaenisme, sosialisme, dan nasionalisme harus diwujudkan melalui perlindungan masyarakat adat serta pemenuhan kebutuhan dasar.

“Kalau kita bicara tentang marhaenisme, bicara tentang sosialisme, sosialisme, kemudian sosialisme, nasionalisme, ya harus berpihak pada tradisionalisme,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat adat harus mencakup kelestarian hutan, ketersediaan sumber mata air, kawasan laut, dan areal persawahan yang menjadi penopang kehidupan mereka.

Ia juga mendorong dukungan terhadap kebijakan kesehatan dan pendidikan yang lebih merata. Pada 2027, Pemprov Jabar menargetkan perlindungan bagi 5,4 juta kepala keluarga yang mencakup kesehatan, hari tua, kecelakaan kerja, dan santunan kematian.

Dedi berharap alumni GMNI terus menyumbangkan gagasan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Sinergi pemerintah dan PA GMNI Jabar diharapkan tidak hanya memperkuat konsolidasi organisasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi serta kontribusi nyata untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di Jawa Barat.***