Ini Kata Wapres Ma'ruf Amin, Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilpres 2024

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta semua pihak menerima hasil keputusan, usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil (Pilpres) 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 22 April 2024 silam yang menolak seluruh permohonan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Disusul dengan ditetapkannya pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Berita Acara Nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kata Ma'ruf Amin sejatinya harus bisa diterima.

"Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sebaiknya semua menerima keadaan itu dan saya memberi apresiasi terhadap para penggugat Nomor 01 Maupun Nomor 03 dengan baik hasil keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Ma'ruf Amin usai Rakornas BNPB 2024 di Kota Bandung, Rabu 24 April 2024.

Selain itu, dia juga turut mengapresiasi sikap Prabowo yang mampu merangkul semua pihak. Dia berharap, usai putusan keadaan tetap kondusif dan mulai bersama-sama membangun bangsa yang lebih maju.

"Barangkali itu yang menjadi penting," ucapnya.

Disinggung mengenai kemungkinan rencana pertemuan dengan Gibran, sebagai wapres terpilih. Ma'ruf Amin mengaku pasti akan segera bertemu, untuk berdiskusi terkait pekerjaan.

"Saya kira nanti kita pasti akan bertemu dengan pak wapres baru. Saya tidak tahu apa hari ini atau hari besok, mungkin akan ada pertemuan. Saya akan menyampaikan apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang wakil presiden. Walaupun tentu pasti berbeda. Saya harap semua berjalan dengan baik dan Indonesia akan cepat mencapai tujuan yang kita inginkan," ucapnya.

Sedangkan mengenai transisi, Ma'ruf Amin menilai tidak perlu dilakukan karena ada persamaan visi dan misi antara kepemerintahan Presiden Joko Widodo dan Prabowo. Terlebih telah disepakati, keberlanjutan pembangunan menjadi mutlak.

"Saya pikir karena pemerintah Pak Prabowo ini melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dengan kami, saya kira tidak perlu lagi ada transisi. Nantinya perpindahannya secara otomatis. Di sidang kabinet kebetulan Pak prabowo sudah ikut beberapa kali sehingga menurut saya tidak perlu ada transisi lagi," tandasnya. (Yuliantono)