Ini Langkah Pemprov Jawa Barat Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah mengantisipasi bilamana terjadi lonjakan kasus kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan mempersiapkan keperluan sarana prasarana.

Saat ini, sebanyak 17 kabupaten/kota di Jawa Barat kembali ke level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan 9 kabupaten/kota di level 2. Kabupaten Pangandaran menjadi satu-satunya wilayah yang berada di level 1.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, Bed Occupancy Rate (BOR) di Jabar 25,91 persen, dengan wilayah sebaran Covid-19 tertinggi di kawasan Bogor, Depok, Bekasib(Bodebek) dan Bandung Raya.

Baca Juga: Bojong Kulur Banjir Lagi, Ade Yasin Desak KemenPUPR Revitalisasi Sungai Cikeas- Cileungsi

"Update hari ini, jika mengacu pada kapasitas maksimal rumah sakit (19.695 Tempat Tidur),
BOR di Jabar 25,91 persen (persentase ini masih di bawah standar WHO 60 persen)," ujar Uu usai Rapat Komite Penanganan Covid-19, di Gedung Sate Kota Bandung.

"Kami sudah mempersiapkan 23 tempat isolasi terpadu atau isoter, sehingga apabila ada kenaikan kasus tidak akan panik seperti sebelumnya," katanya.

Menurut Uu, peningkatan kasus terkonfirmasi yang terjadi selama satu pekan ini salah satunya akibat kelalaian masyarakat. Karena itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak lalai dalam memperketat protokol kesehatan.

Baca Juga: Blak-Blakan! Chika Akui Hal Ini di Depan Fuji

Selain itu, dia meminta Pimpinan Daerah kabupaten/kota dan Satgas Covid-19 dapat menggebyarkan kembali sosialisasi prokes dan vaksinasi, di samping memperbanyak pengetesan baik dengan antigen, maupun PCR.

"Alasan meningkatnya kembali kasus COVID-19 karena adanya kelalaian masyarakat, mungkin juga dari Satgas dan Pemerintah Daerah. Mungkin masyarakat sudah mulai bosan dengan keadaan saat ini, tetapi Pemda Prov, pemkot, pemkab, dan satgas tidak akan bosan menangani kasus Covid-19," paparnya.

Terkait vaksinasi, Uu menyebutkan di Jabar masih ada ketidaksesuaian data antara Pemprov dan pemda kabupaten/kota. Oleh karena itu, tugas Pemprov pemkot dan pemkab untuk mencocokkan data, sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

"Seperti Kabupaten Cianjur, data di kami baru sekitar 50 persen, ternyata sudah di atas 80 persen," pungkasnya. (Riantonurdiansyah)