Ini Rekomendasi Ombudsman RI, Pasca Murid SMAN 1 Leuwiliang Terpapar Covid 19
Kasus terpaparnya murid SMAN 1 Leuwiliang , Kabupaten Bogor oleh wabah Covid 19, membuat Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jakarta Raya khawatir.
INILAH, Leuwiliang-Kasus terpaparnya murid SMAN 1 Leuwiliang , Kabupaten Bogor oleh wabah Covid 19, membuat Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jakarta Raya khawatir.
Teguh Nugroho Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melihat bahwa kasus terpaparnya murid saat uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) dianggapnya merupakan fenomena gunung es.
“Sejauh ini belum ada swab test antigen atau PCR ang dilakukan kepada seluruh elemen pendukung uji coba PTM yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor” ujar Teguh Nugroho kepada wartawan, Kamis, (7/4).
Baca Juga : Murid SMAN 1 Leuwiliang yang Terpapar Covid 19, Diisolasi Mandiri di Tasikmalaya
Ia menerangkan bahwa sejak awal uji coba PTM telah menduga ada potensi maladministrasi yang dilakukan oleh para pihak penggagas dan pemberi persetujuan uji coba PTM.
"Dalam uji coba PTM ini baik Satgas Penanganan Covid 19 dan Disdik Jawa Barat yang membiarkan Disdik Kabupaten Bogor melampaui kewenanganya memberi persetujuan PTM bagi siswa Menengah atas di Kabupaten Bogor yang merupakan ranah Satgas dan Disdik Jabar” terangnya.
Teguh menuturkan potensi yang sama juga dilakukan oleh Kanwil Kemenag yang menyetujui PTM di Pendidikan agama Islam masuk kedalam SK Disdik Kabupaten Bogor dan tentu saja Satgas Covid dan Disdik Kabupaten Bogor yang memberi persetujuan pelaksaan PTM kepada lebih 170 sekolah baik Diksar, Dikmen dan Dik Islam dalam skala luas tanpa memperhitungkan kemampuan mereka dalam proses perencanaan pelaksaan PTM dan pengawasanya.
Baca Juga : Dinkes Kabupaten Bogor Kecewa dengan Dokter Sekolah SMAN 1 Leuwiliang
"Dugaan maladmintrasi dalam tahap perencaan terlihat dari keputusan untuk menyetujui banyaknya sekolah yang melaksanakan uji coba PTM. Sebagai uji coba 170 lebih sekolah itu angka yang besar. Satgas Covid Jabar dan Satgas Covid Kabupaten Bogor harusnya sudah memiliki kajian terkait kemampuan pemerintah setempat dalam melakukan pelaksaaan dan pengawasan pelaksanaan uji coba PTM," tuturnya.
Halaman :
