IPP Jeblok, DPRD Jabar Minta Publik Tidak Khawatir

INILAHKORAN, Bandung – Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat kembali anjlok ke urutan 29 dari 34 provinsi se-Indonesia. Padahal pada 2019 silam, sempat naik signifikan dari urutan paling buncit ke posisi 20 atau naik 14 peringkat.

Usai kunjungan kerja guna menggali informasi terkait IPP ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Selasa lalu. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan, kedatangan pihaknya tersebut karena ada kekhawatiran akan rendahnya IPP Jabar.

Kendati kata dia, jebloknya IPP Jabar tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena masih ada kelebihan di bidang lain. Dia beralasan, menurunnya IPP Jabar akibat pandemi Covid-19 yang tak jua berakhir. Sehingga berdampak dengan berkurangnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja.

Baca Juga: Meski Terkena Refocusing Anggaran, DPRD Jabar Minta KCD ESDM Wilayah III Bekerja Maksimal

“Sesungguhnya itu adalah bukan pemeringkatan, jadi warga Jawa Barat tidak harus khawatir karena di beberapa domain lain kita unggul. Hanya dalam urusan ketenagakerjaan dan kesempatan dalam bekerja untuk pemuda, yang porak poranda akibat wabah covid. Itulah yang menjadi penyebab utama turunnya IPP," jelasnya.

Asep menambahkan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan mitra kerja guna meningkatkan IPP Jabar, khususnya di sektor ketenagakerjaan yang harus digenjot ekstra keras. Supaya ada perbaikan dalam status IPP Jabar pada saat ini, agar tidak terus berkutat di urutan bawah.

Dalam penyusunan IPP, ada tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi acuan yakni, pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian dikelompokkan dalam lima domain, dengan 15 indikator penyusunnya.

Baca Juga: Meski Terkena Refocusing Anggaran, DPRD Jabar Minta KCD ESDM Wilayah III Bekerja Maksimal

Lima domain tersebut yaitu, domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan, domain lapangan dan kesempatan kerja, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi. Dasar itulah yang menjadi landasan Bappenas dan Kemenpora, dalam menyusun peringkat tiap provinsi pada tiap tahunnya.*** (Yuliantono)