Irigasi Lemah Picu Kekeringan

Oleh: Yuliantono/Maman Suharman

INILAH, Bandung - Langit kemarau mulai membawa cerita berbeda di sejumlah wilayah Jawa Barat. Di tengah kebutuhan air bersih yang masih dapat dikendalikan, ancaman kekeringan perlahan menghampiri sektor pertanian.Sawah yang menjadi tumpuan hidup petani mulai menghadapi tantangan ketika pasokan air dari jaringan irigasi tak lagi optimal.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut persoalan kekeringan di lahan pertanian bukan hanya dipengaruhi perubahan cuaca, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi infrastruktur irigasi yang belum sepenuhnya memadai.

“Ya, kekeringan kan sebenarnya faktor infrastruktur irigasi, ya. Sehingga alokasi anggaran untuk irigasi harus terus ditingkatkan,” kata Dedi, Rabu (29/7).

Menurutnya, jaringan irigasi di Jawa Barat memiliki pembagian kewenangan yang melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Perum Jasa Tirta (PJT). Kondisi tersebut membuat penanganan membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

“Di situ ada tingkatan kewenangan. Ada yang BBWS, ada yang provinsi, ada yang PJT. Yang memang kita tahulah anggaran itu yang BBWS mengalami penurunan,” ujarnya.

Meski ancaman kekeringan mulai terasa di sektor pertanian, Dedi memastikan kebutuhan air bersih masyarakat masih dalam kondisi terkendali. Sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak telah bergerak menyalurkan bantuan air kepada warga.

“Kebutuhan air bersih kan kita sudah persiapkan. Hari ini kan beberapa daerah, bupati sudah turun menangani untuk air minum,” katanya.

Untuk menjaga keberlangsungan pertanian, pemerintah menyiapkan langkah alternatif berupa penggunaan mesin pompa apabila pasokan air dari irigasi mengalami gangguan.

“Tapi kalau untuk pertanian, ya paling didorong kalau irigasinya bermasalah nanti adalah mesin pompa,” ucapnya.

Namun, Dedi menilai dampak kekeringan terhadap produksi pangan belum terlalu mengkhawatirkan. Sebab, sebagian besar petani Jawa Barat saat ini tengah memasuki masa panen.

“Tapi dari sisi pertanian memang sekarang itu kan panen terakhir. Jadi di Agustus, saya kan petani, saya ini panen nih. Sekarang sudah mulai panen nih, nanti di Agustus,” tuturnya.

Setelah masa panen, pola tanam petani biasanya memasuki jeda hingga musim hujan kembali tiba.

“Tapi kalau September, Oktober memang kan biasanya kosong. Kita nanam lagi nanti Oktober, November, Desember,” katanya.

Dedi menyebut sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama daerah dengan jaringan irigasi yang rentan mengalami gangguan.

“Yang jelas kan Indramayu. Jelas Indramayu. Nanti sebagian Subang, sebagian Karawang,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan kekeringan di wilayah tersebut umumnya terjadi akibat saluran irigasi yang mengalami kerusakan maupun kurang mendapat perawatan.

“Itu biasanya faktor irigasinya yang mengalami kerusakan atau tidak dirawat,” tutupnya.

Siaga Kemarau Ancaman kekeringan juga membuat Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil langkah antisipasi. Pemkab Cirebon resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026.

Status tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2/Kep.388-BPBD/2026 dan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Kebijakan itu diambil setelah adanya prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kekeringan, krisis air bersih, gangguan pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau.

Bupati Cirebon Imron mengatakan penetapan status siaga darurat menjadi langkah awal untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak.

“Kami ingin seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat bergerak bersama agar dampak kekeringan maupun kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Imron, Rabu (29/7).

Melalui status tersebut, Pemkab Cirebon akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat penanganan, serta meningkatkan upaya pencegahan.

“Status siaga ini kami tetapkan agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” kata Imron.

Saat ini, sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan sumber air. Sedikitnya lima kecamatan tercatat mengalami kekurangan air bersih, yakni Greged, Sedong, Klangenan, Gempol, dan Mundu.

Plt Kalak BPBD Kabupaten Cirebon Syamsul Huda menyebut pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap daerah yang mengalami penurunan debit air, termasuk kawasan Situ Patok di Kecamatan Mundu serta wilayah Greged, Klangenan, Slangit, Walahar, hingga Cupang.

(yuliantono/maman suharman/gin)