Isu SSB Ramai Dibahas, Pengamat Sarankan Prabowo Jadikan Kritik sebagai Evaluasi
Polemik mengenai istilah Singapora-Solo-Bandung (SSB) yang mencuat dalam perbincangan publik, dinilai tidak boleh berhenti pada spekulasi politik.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Polemik mengenai istilah Singapora-Solo-Bandung (SSB) yang mencuat dalam perbincangan publik, dinilai tidak boleh berhenti pada spekulasi politik.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Pius Sugeng Prasetyo menegaskan, pemerintah perlu menangkap munculnya narasi tersebut sebagai sinyal kritik terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Pius, setiap gerakan, kelompok, maupun aliansi politik yang muncul di ruang publik pada dasarnya mencerminkan adanya aspirasi atau ketidakpuasan yang perlu direspons secara serius oleh pemerintah.
"Gerakan-gerakan ini, apa pun gerakannya entah itu aliansi mana saja gitu ya, itu semestinya ditangkap sebagai satu apa ya alarm atau indikasi satu kritik bagi kinerja kepemimpinan Prabowo-Gibran ini," ujar Pius, Jumat (21/8/2026).
Ia menilai, kritik yang berkembang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan selama ini.
"Itu yang harus ditangkap dan sudah semestinya itu juga bisa menjadi sebuah desakan ya harus adanya satu perubahan, perbaikan, koreksi-koreksi terhadap kebijakan-kebijakan dan juga kinerja dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan," ucapnya.
Kritik Sah, Gejolak politik Harus Dihindari
Meski menganggap kritik sebagai bagian penting dalam demokrasi, Pius mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi instabilitas yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat.
Menurutnya, seluruh pihak perlu menjaga agar dinamika politik tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak memicu dampak lanjutan pada sektor sosial maupun ekonomi.
"Tentu saja kalau saya pribadi sangat tidak berharap ya, terjadinya satu turbulensi politik yang kemudian nanti turbulensinya itu bisa ke mana-mana, pada bidang sosial, ekonomi dan lain sebagainya," katanya.
Nama Dedi Mulyadi Dikaitkan SSB, Ini Pandangan Pengamat
Pius juga menanggapi munculnya nama Bandung dalam istilah SSB, yang belakangan dikaitkan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, kemunculan figur kepala daerah dalam percaturan politik nasional merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Ia melihat, fenomena tersebut justru membuka ruang bagi lahirnya lebih banyak alternatif kepemimpinan nasional dari daerah.
"Kalau Bandung dilihat khususnya pada sosok KDM (Kang Dedi Mulyadi) saya melihatnya dari perspektif politik yang semakin memberikan ruang gerak bagi kader-kader ya, saya pikir satu hal yang positif bahwa kita bisa melihat adanya kader atau kandidat-kandidat yang bisa diproyeksikan untuk nanti bisa masuk pada jajaran kepemimpinan," tuturnya.
Namun, Pius menegaskan peluang politik tidak cukup dibangun dari popularitas semata. Rekam jejak, integritas, dan kualitas kinerja tetap menjadi faktor utama dalam menilai kelayakan seorang tokoh untuk memimpin pada level yang lebih tinggi.
"Tapi harus dilihat ini sebagai sebuah sosok oh ini ada potensi baik ya, baik dalam arti dia berkinerja baik, kemudian juga belum mempunyai catatan negatif katakan tentang korupsi misalnya, dan juga penyimpangan-penyimpangan kekuasaan," ucapnya.
Kedekatan dengan Masyarakat Jadi Kekuatan politik
Lebih jauh, Pius menilai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang aktif berinteraksi dengan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada pemimpin yang hadir langsung dan menghadirkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh warga.
"Pada dasarnya masyarakat itu akan lebih senang ketika pemimpin itu dirasakan dekat ya dengan masyarakatnya, dengan berbagai katakanlah langkah, gaya, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakat," ujarnya.
Pius menambahkan, capaian selama memimpin Jawa Barat nantinya akan menjadi penentu apakah modal sosial dan politik tersebut dapat dikonversi menjadi peluang dalam kontestasi politik nasional.
"Ini juga tentu saja akan juga menjadi modal politik, sosial politik bagi dia kalau dia juga mempunyai ruang untuk berkompetisi di tingkat nasional," tandasnya.
Editor : Doni Ramdhani

