ITB Dorong Mitigasi Bencana Pedesaan Libatkan Perempuan dan Anak

INILAHKORAN.ID – mitigasi bencana di tingkat pedesaan dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak. Padahal, kedua kelompok tersebut memiliki kerentanan dan kebutuhan yang berbeda ketika menghadapi situasi bencana.

Institut Teknologi Bandung (ITB) berupaya mengubah pola tersebut melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2026 skema Bottom Up.

Program bertajuk Pengembangan Rencana Aksi Mitigasi Bencana Perdesaan Berbasis Komunitas Perempuan tersebut digelar di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kota ITB, Sabtu (26/9/2026).

Ketua PkM, Teti Armiati Argo, mengatakan perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengambil keputusan dalam menghadapi bencana. Menurutnya, perempuan selama ini lebih sering diposisikan sebagai kelompok yang menerima perlindungan maupun bantuan.

“Selama ini pengelolaan bencana banyaknya ke laki-laki. Karena dianggap harus kuat, bisa membawa barang, melindungi dan membawa keluarga,” ujar Teti.

Menurut Teti, anggapan tersebut berpotensi membuat kebutuhan perempuan dalam situasi bencana terabaikan. Kondisi perempuan ketika melakukan evakuasi maupun berada di lokasi pengungsian tidak selalu sama dengan laki-laki.

Pengalaman tsunami Aceh 2004, kata dia, menjadi salah satu gambaran mengenai kerentanan perempuan dan anak ketika masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tindakan yang harus dilakukan saat bencana.

“Karena yang membawa anak itu ibu-ibu. Ibu-ibu tidak bisa lari kencang. Bapak-bapak bisa lari kencang, dia pilih membawa anak yang lebih besar,” ucapnya.

Atas dasar itu, Teti menilai mitigasi bencana harus dirancang sejak tingkat komunitas dengan melibatkan perempuan dalam proses perencanaan.

Pelibatan perempuan, kata dia, tidak boleh baru dilakukan ketika bencana terjadi dan bantuan mulai didistribusikan. Sebab, sejumlah kebutuhan dasar perempuan dan anak dalam kondisi darurat kerap luput dari perencanaan.

“Kadang-kadang banyak pakaian perempuan, banyak baju perempuan, tapi baju anak-anak tidak ada, makanan bayi tidak ada, pampers tidak ada, pembalut tidak ada. Padahal butuh,” katanya.

Perempuan Petani dan Ancaman Bencana

Persoalan mitigasi bencana juga berkaitan dengan keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat pedesaan. Karena itu, program ITB turut menyasar perempuan petani yang menghadapi risiko bencana sekaligus tekanan akibat perubahan iklim.

Kerusakan lahan pertanian bukan hanya menjadi persoalan lingkungan. Ketika lahan tidak lagi produktif, sumber pangan dan pendapatan keluarga ikut terancam.

Teti mengatakan masyarakat perlu menyiapkan alternatif apabila lahan pertanian yang selama ini menjadi tumpuan tidak dapat digunakan. Salah satunya melalui diversifikasi sumber pangan dan pertanian.

“Suka atau tidak suka, pertanian pedesaan itu menjadi sumber penghidupannya, dari pangannya. Kalau sumber pangannya terganggu, ada tidak alternatif sumber pangan lain?” ujarnya.

Selain diversifikasi, pola pengelolaan lahan juga perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah. Lahan dengan kemiringan tertentu, misalnya, tidak dapat dikelola hanya dengan mengejar produktivitas dalam jangka pendek.

Teti mencontohkan sistem penanaman vertikal yang dapat meningkatkan produktivitas, tetapi memiliki persoalan ketika bencana terjadi dan lahan mengalami kerusakan.

“Dia lupa kalau kena bencana itu susah dikembalikan. Sehingga model sengkedan tetap lebih bagus sebenarnya,” tuturnya.

Menurutnya, keputusan dalam memilih pola tanam harus mempertimbangkan kemiringan lahan, karakteristik tanah, serta jenis tanaman yang dibudidayakan.

Pengetahuan lokal petani yang telah lama mengelola lahan juga dinilai penting dalam menentukan pola pertanian yang lebih adaptif.

“Petani yang sudah lama menggarap lahan biasanya memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman,” katanya.

Sebaliknya, orientasi terhadap keuntungan dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lahan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Hal yang dicari pokoknya saya menghasilkan sesuatu dalam jangka waktu pendek, enggak peduli dampaknya. Kalau nanti lahannya sudah rusak, saya tinggal juga enggak apa-apa karena saya sudah dapat,” ujarnya.

Mitigasi Tak Cukup Hanya Pelatihan

ITB memilih pendekatan berbasis komunitas agar mitigasi bencana tidak berhenti sebatas pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan.

Program tersebut menggandeng wilayah binaan di dua lokasi. Salah satunya memiliki komunitas Bale Istri dan Bale Suami yang sebelumnya bergerak dalam penguatan partisipasi serta kepemimpinan perempuan.

Melalui program ini, isu pertanian dan mitigasi bencana kemudian diintegrasikan ke dalam aktivitas komunitas.

Sementara itu, penguatan di komunitas Puan Hayati diarahkan untuk mendorong perempuan menyampaikan kebutuhan mereka secara lebih terbuka, termasuk ketika menghadapi situasi bencana maupun tekanan ekonomi keluarga.

Teti menilai ketahanan keluarga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Keputusan mengenai pengelolaan pendapatan rumah tangga, termasuk ketika harus melakukan penghematan, perlu dibicarakan bersama.

“Ketahanan masyarakat juga berkaitan dengan bagaimana keluarga mengambil keputusan bersama. Tekanan terhadap pendapatan keluarga, seharusnya dibicarakan dan diputuskan secara bersama, termasuk ketika harus menentukan pengeluaran mana yang perlu dikurangi,” jelasnya.

Menurut Teti, kekuatan hubungan sosial di pedesaan dapat menjadi modal untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Salah satunya dilakukan melalui edukasi kepada puluhan perempuan dalam kegiatan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. Edukasi tersebut diharapkan dapat membantu perempuan memiliki langkah strategis ketika menghadapi bencana.

“Pengelolaan secara kekeluargaan dan secara komunitas. Selain keluarga juga extended family-nya diikutsertakan supaya ada awareness,” katanya.

Teti menegaskan, tujuan akhir program tersebut bukan sekadar membuat masyarakat mengenal konsep desa tangguh bencana.

Lebih dari itu, masyarakat diharapkan memiliki rencana aksi yang jelas, berbasis kebutuhan lokal, serta dapat dijalankan bersama ketika bencana benar-benar terjadi.***