Jabar Darurat Scam, DPRD Minta Satgas Dihidupkan Lagi
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti meningkatnya kasus penipuan keuangan digital (scam) di wilayahnya. Jawa Barat kini tercatat sebagai provinsi dengan tingkat aduan tertinggi secara nasional, mencapai 6.957 laporan pada September 2025.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti meningkatnya kasus penipuan keuangan digital (scam) di wilayahnya. Jawa Barat kini tercatat sebagai provinsi dengan tingkat aduan tertinggi secara nasional, mencapai 6.957 laporan pada September 2025.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Tetep Abdulatip menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya kejahatan digital yang menjerat banyak warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Saya prihatin Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi tingkat pengaduan scam secara nasional, ini perlu respon cepat dari pemerintah,” ujar Tetep di Kota Bandung, Kamis 13 November 2025.
Menurut Tetep, pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam menghadapi situasi ini. Ia menilai respon cepat dan strategi penanganan yang tepat menjadi kunci utama menekan tingginya angka kasus penipuan digital.
Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah, katanya, adalah memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Pentingnya penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Pemerintah bisa juga aktif melakukan kampanye berkelanjutan agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan berbasis digital dan sejenisnya,” ujarnya.
Tetep menekankan, di tengah arus digitalisasi yang semakin masif, edukasi menjadi langkah preventif paling efektif. Masyarakat harus dibekali dengan pemahaman yang cukup agar tidak mudah terjebak dalam jebakan investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga modus penipuan berbasis media sosial.
“Masyarakat harus dibekali, diedukasi, disadarkan tentang literasi digital dan keuangan, apalagi di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja hari ini. Nampaknya edukasi adalah upaya preventif untuk menekan tingginya angka aduan scam di Jabar," ucapnya.
Selain edukasi, penguatan regulasi dan penegakan hukum juga perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Tetep meminta agar pemerintah menyusun regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan sehingga mampu mengantisipasi modus penipuan yang terus berevolusi.
“DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah membuat regulasi sesuai kewenangan untuk melindungi masyarakat. Kita akan kaji kewenangan daerah agar bisa melahirkan aturan yang melindungi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku scam agar menimbulkan efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna layanan keuangan digital.
Untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal, DPRD Jabar mendorong pemerintah memperluas akses terhadap kredit formal yang mudah dan terjangkau. Program seperti Kredit Mesra dari Bank BJB dinilai bisa menjadi solusi jika disertai pelatihan dan pendampingan yang memadai.
“Bantuan atau pinjaman tanpa pelatihan dan pendampingan tidak akan efektif. Warga harus diberi skill agar dapat memanfaatkan program dengan baik,” kata Tetep.
Lebih lanjut, Tetep menyoroti pentingnya mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di daerah.
Menurutnya, keberadaan Satgas akan sangat membantu dalam menindak cepat berbagai bentuk penipuan digital dan investasi bodong yang marak menargetkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Soal Satgas, terpenting aktifasi dari Satgas tersebut. Jangan sampai Satgas itu hanya dibentuk saja tapi tidak ada aksinya,” tutupnya.***
Editor : JakaPermana
