Hari Pertama PTM Terbatas, Kadisdik Jabar Ingatkan Pengawasan yang Bisa Sekolah Lakukan

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Dedi Supandi memantau langsung kesiapan SMKN 13 Bandung. Dia langsung mengecek kesiapan siswa-siswinya selama PTM terbatas ini. Untuk siswa SMK, yang hadir hanya 25 persen, untuk SMA 50 persen. Sementara, sisanya pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Setelah ke SMKN 13 Bandung, Dedi langsung bergeser menuju ke SMKN 9 Bandung. Sekolahnya memang tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter dari SMKN 13 Bandung.

Dia langsung melihat Edotel (Hotel di SMKN 9 Bandung). Lalu mengecek kesiapan hotel tersebut dan anak-anak yang sedang melaksanakan praktik. Sebagian siswanya merasa senang dan bangga karena sekolahnya dikunjungi Kadisdik Jabar.

Baca Juga: Hari Pertama PTM Terbatas di Bandung, Jangan Sampai Covid-19 Menggila Lagi!

Dedi Supandi mengatakan, sekolah di Jabar yang masuk pada hari ini ada 1.471 sekolah. Swasta ada 4.131, negeri ada 835, dan keseluruhan sekolah ada 4.966. Kendati begitu, menurut pantauan dari Disdik Jabar ada beberapa teknik yang dilakukan di sekolah, pertama ada yang melakukan PTM terbatas dengan pola shift, tapi ada yang melakukan PTM terbatas dengan pola blok.

"Shif misalnya, mereka melakukan seperti di teman-teman SMA masuk jam 07.00 WIB, keluar jam 10.30, nanti setelah itu melakukan penyemprotan disinfektan, nanti yang shif siangnya jam 13.00 sudah disemprot yang shif siang," ucap Dedi Supandi saat ditemui di SMKN 9 Bandung, Rabu 8 September 2021.

Terkait pengawasan yang dilakukan pihak sekolah, kata Dedi Supandi, jika terjadi kasus di sekolah, contohnya Covid-19, ditangani segera oleh satuan pendidikan. Laporkan ke Puskesmas setempat dan tangani, bila perlu dibawa ke rumah sakit dan sekolahnya ditutup sementara.

Baca Juga: Hari Pertama PTM Terbatas Kota Bandung, Ini yang Ditemukan Sekda Ema Sumarna

"Terus kalau ada pemberlakuan dari pemerintah kabupaten kota yang sifatnya PPKM atau PPKM kedepan naik level lagi, maka hentikan sementara sesuai aturan di tanggal PPKM tersebut, tapi setelah selesai itu berlaku kembali," ucap Dedi Supandi.

Terkait vaksinasi siswa, kata Dedi Supandi, vaksin itu hanya cara mempercepat untuk melakukan PTM terbatas tapi tidak menjadi sarat kalau yang PTM terbatas itu harus divaksin. Itu sambil berjalan paralel, nanti di sekolah pun vaksinasi tetap berjalan akan dilakukan sistem peduli lindungi.

Dedi Supandi menambahkan, vaksinasi guru lebih banyak di menengah pertama daripada menengah atas, karena saat itu dibuatnya yang guru menengah atas belakangan. Jadi untuk persentase untuk guru pendidikan di level menengah atas 68,80 persen. Tapi kalau total guru SMP, SD dan PAUD itu sudah di 82 persen.

Baca Juga: KBB Belum Lakukan PTM, Komisi IV: Disdik Belum Bisa Berikan Data yang Memuaskan

"Hanya sekolah saat ini baru mencapai 28 persen untuk SMA, pelajar level 12 tahun SMP sudah mencapai 63 persen, kalau tak salah, tapi insyallah di bulan September Oktober ini terus fokus naik," paparnya.

Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan ke setiap sekolah terkait syarat PTM terbatas. Pertama menyediakan, kedua layanan. Jadi PTM disiapkan, PJJ di siapkan, jadi layanan ini sudah siap dua-duanya. Kedua, orangtua diberikan hak pilihan buat anaknya apakah mau PTM terbatas atau PJJ, apabila pemberlakuan dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi terkait level PPKM, maka harus tunduk dengan itu.

"Selain itu ada daftar ceklis dari izin orangtua, sarana prasarana terus evaluasi pengawas, sebagainya termasuk kursi meja 1.5 meter itu dilakukan di daftar ceklis itu," pungkas Dedi Supandi. (okky adiana)