Taufiq Budi Santoso: Pemberdayaan dan Pendampingan Penting Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

INILAHKORAN,Bandung- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat, Taufiq Budi Santoso menyebutkan pemberdayaan dan pendampingan penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Menurut Taufiq Budi Santosa, disamping penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), pemberdayaan dan pendampingan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.

Karenanya menurut Taufiq Budi Santoso, pemberdayaan dan pendampingan yang komprehensif lanjutnya harus menjadi satu strategi yang harus terus didorong dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Edy Rahmayadi Jewer dan Usir Pelatih Billiard Kontingen Sumut Saat Pembagian Bonus

Hal tersebut disampaikan Taufiq Budi Santoso dalam Focus Group Discussion (FGD) Kemiskinan Ekstrem di Jabar yang digagas Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan KPED Jabar, Senin, 27 Desember 2021.

Taufiq mengatakan, pemberdayaan keluarga miskin ekstrem amat krusial dilakukan. Tujuannya agar keluarga pra sejahtera tersebut dapat memiliki penghasilan, bangkit dari keterpurukan, dan menghidupi diri sendiri serta keluarga.

"Ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Selain bansos, kita juga harus memberdayakan masyarakat miskin untuk bisa mendapat pendapatan. Kita harus meningkatkan kemampuan masyarakat miskin ektrem," kata Taufiq.

Baca Juga: Ngeri Begini Cara Pelaku Menjual Bocah Perempuan di Bawah Umur Guna Jadi PSK

Menurut Taufiq, pemberdayaan perempuan pun perlu diperlukan dan disusun secara komprehensif.

"Partisipasi perempuan dalam penanganan kemiskinan itu penting. Ibu-ibu bergerak atau yang memiliki putra-putri. Partisipasi perempuan menjadi penting," ucapnya.

Hal senada dikatakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Jabar Gandari Adianti. Menurutnya, meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat menjadi salah satu upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: 15 Link Twibbon Tahun Baru 2022, Dowload Gratis dan Bagikan di Medsos Kamu

"Sebesar 1,7 persen keluarga rumah tangga miskin ekstrem merupakan rumah tanggal tunggal, didominasi keluarga rumah tangga berjenis kelamin perempuan," ucapnya.

Selain itu, Gandari juga memaparkan karakteristik penduduk miskin ekstrem di Jabar. Pertama, mayoritas berpendidikan rendah. Kedua, tidak punya keahlian. Ketiga, lebih dari 50 persen penduduk miskin ekstrem usia 15 tahun tidak bekerja.

Kemudian, 48,51 persen penduduk ekstrem berusia 24 tahun ke bawah. Kelima, penduduk miskin ekstrem lebih banyak perempuan.

Baca Juga: Prediksi Gelombang Tiga Omicron Akan Terjadi Pada Bulan Ini, Menkes Minta Masyarakat Tetap Waspada

Keenam, rata-rata usia Kepala Rumah Tangga (KRT) yakni 48 tahun. Ketujuh, rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak empat orang.

Lalu, sebagian besar penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian. Kesembilan, penduduk miskin ekstrem tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Terakhir, penduduk miskin ekstrem pasrah menerima keadaan.

"Pasrah ini tidak hanya di Jabar. Di daerah lain pun muncul sifat yang hampir sama. Ketika tidak mendapatkan bantuan, tetangga yang lebih mampu justru mendapatkan dan mereka tidak melaporkan. Ini seperti tidak ada fighting spirit untuk keluar dari kemiskinan," ucap Gandari.

Baca Juga: Ternyata, David da Silva Kagumi Persib Sejak Musim 2020 kerena Dua Faktor Ini

Gandari menuturkan, ada tiga upaya yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pertama, mengurangi beban hidup penduduk miskin ekstrem dengan berbagai bantuan. Misalnya, pendidikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Subsidi Kuota Internet.

Sedangkan di bidang konsumsi makanan, beban hidup penduduk miskin ekstrem dapat dikurangi dengan program Bantuan Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, dan BLT Dana Desa. Begitu juga di bidang kesehatan dengan PKH dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Upaya kedua adalah meningkatkan produktivitas penduduk miskin ekstrem. Penyediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu solusi. Selain itu, penyediaan lapangan usaha pun harus dilakukan.

Baca Juga: Para Pemain Persib Ramai-ramai Paketkan Sepeda Motor ke Bali, Beckham Putra: Biar Ngirit

"Ini bisa mendorong kelompok usaha yang dapat memberikan pekerjaan kepada penduduk miskin ekstrem, menggalakkan kelompok usaha bersama di sektor perdagangan maupun industri rumah tangga yang memperhatikan produk dan potensi wilayah tempat tinggal penduduk miskin," ujarnya.

"Memberikan bantuan lahan pertanian kepada penduduk miskin untuk meningkatkan kesejahteraan petani," kata Gandari.

Upaya terakhir yakni penyediaan infrastruktur. Adapun penyediaan infrastruktur meliputi tiga hal. Pertama, infrastruktur dan fasilitas pendidikan.

Baca Juga: Berbohong, Kolonel Priyanto yang Tabrak Dua Sejoli di Nagreg Bikin Geram Panglima TNI Andika Perkasa

Kedua, infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Ketiga, infrastruktur dan fasilitas ekonomi seperti pasar.

Sementara itu, Ketua KPED Jabar Ipong Witono menyatakan bahwa kebersamaan semua pihak menjadi krusial. Pendekatan-pendekatan dengan pola baru yang sifatnya memiliki akses harus juga diperkuat.

"Kemiskinan yang mengendap di masyarakat ini, sebelum pandemi sudah jelas, bahwa proses kesenjangan itu begitu panjang ditambah resensi ini," kata Ipong.

Baca Juga: Panglima Andika Perkasa Ingin Oknum TNI yang Tabrak Sejoli di Nagreg Dihukum Seumur Hidup, Bukan Mati?

"Kita harus mencari pola-pola baru yang sifatnya memiliki akses. Dorong bank jabar agar instrumen keuangan menyebar seluas-luasnya di sektor pedesaan," tambahnya.

Ipong pun mendorong semua pihak untuk menyerap aspirasi secara langsung dari berbagai kelompok masyarakat. Hal itu akan menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Jabar dalam mengambil kebijakan.

"TAP menjemput suara-suara dari berbagai kelompok masyarakat untuk bisa menyajikan itu di meja gubernur. Ini semua jadi pekerjaan rumah bersama. Bagaimana kita mengolah masalah ini menjadi solusi. Itu bisa terlihat dari dampak," ucap Ipong.***