Jadi Solusi Persoalan Dokumen Adminduk, Ketua Komisi I DPRD KBB Bentuk Tim Khusus untuk Bantu Warga

INILAHKORAN.ID - Seolah mencari mutiara tersembunyi di dasar lautan, sebuah tim khusus bergerak menjelajahi setiap sudut Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk menemukan warga yang selama ini hidup tanpa jejak dalam sistem administrasi negara.

Inovasi berbasis pendekatan "bergerak ke bawah" ini digagas Anggota DPRD KBB sekaligus Ketua Komisi I, Sandi Supyandi, sebagai solusi nyata atas deretan kesulitan masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan (adminduk).

Banyak di antara mereka yang tidak memiliki KTP, KK, atau akta kelahiran adalah warga miskin, penduduk pedalaman dengan akses terbatas ke fasilitas pemerintah, atau mereka yang lahir tanpa pendataan resmi.

Padahal, dampaknya sangat krusial, mulai dari tidak bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan, mendaftarkan anak ke sekolah negeri, hingga tidak dapat mengajukan pinjaman usaha untuk meningkatkan taraf hidup.

"Dokumen adminduk adalah hak dasar setiap warga negara, bukan barang mewah yang hanya bisa dinikmati sebagian orang. Kita tidak bisa biarkan kondisi ini berlanjut," kata Sandi, Sabtu 17 Januari 2026.

Sandi menuturkan, yang membedakan program ini dengan inisiatif sebelumnya adalah pola kerjanya yang proaktif. Tidak lagi mengharapkan masyarakat datang ke kantor pemerintah, tim yang terdiri dari relawan terlatih akan mendatangi rumah masing-masing warga yang membutuhkan, membawa seluruh fasilitas pendataan yang diperlukan.

Tak cuma itu, kerjasama dengan tokoh masyarakat juga menjadi kunci agar proses berjalan lancar dan dipercaya oleh warga lokal.

"Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada proses berbelit-belit. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi, seluruh biaya pembuatan dokumen akan ditanggung oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Selain pendataan, terang Sandi, tim juga bakal memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki dokumen adminduk serta cara merawat dan memperbarui dokumen tersebut secara berkala.

Pasalnya, program ini bukan hanya soal menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Setiap warga KBB adalah bagian penting dari keluarga besar kita. Tidak ada satupun yang boleh ditinggalkan dalam perjalanan menuju pembangunan yang adil dan merata," ucapnya.

Saat ini, tim tengah melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi lokasi dengan jumlah warga tanpa dokumen terbanyak.

"Kunjungan pertama dilakukan ke beberapa desa di kecamatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas," sebutnya.

Sandi menegaskan bahwa program ini akan berjalan berkelanjutan, bukan hanya sebatas program sementara.

"Kita akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan program ini sesuai kebutuhan masyarakat, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap warga KBB memiliki dokumen adminduk yang sah dan lengkap," paparnya.

"Semoga KBB bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan masalah ini," tandasnya.***