Hari Pertama Penerapan WFH, Layanan Adminduk Tetap Buka di MPP KBB

INILAHKORAN.ID – Kebijakan penerapan Work From Home (WFH) yang dilakukan pemerintah menuai kekhawatiran masyarakat yang ingin mendapat layanan administrasi kependudukan ataupun lainnya.

Pasalnya, kebijakan WFH yang mulai dilaksanakan pada Jumat (10/4/2026) ini belum sepenuhnya diketahui publik. Menanggapi hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (adminduk) di KBB secara optimal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB, Hendra Trismayadi mengatakan, pelayanan publik adalah prioritas utama dan tidak boleh terhenti, mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri dan Bupati Bandung Barat.
 
"Kita yang pelayanan publik tetap harus berjalan, kita maksimalkan tugas. Memang dari dulu karakter Disdukcapil itu harus terus beroperasi," kata Hendra saat ditemui usai melakukan monitoring di MPP Bandung Barat, Jumat (10/4/2026).

"Bahkan saat libur panjang atau Lebaran pun, pelayanan tetap kami laksanakan demi kenyamanan masyarakat," ujarnya.
 
Menurutnya, kehadiran aparat pemerintah adalah untuk melayani, bukan ingin dilayani. Komitmen ini selaras dengan visi misi kepala daerah, yaitu Amanah. 

"Dengan total sekitar 60 petugas operator yang tersebar di titik pelayanan seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), Balepare, hingga seluruh kecamatan, kami siap melayani warga lokal maupun pendatang tanpa henti," tuturnya.

Selama beroperasi, sebut Hendra, Disdukcapil KBB mencatat angka layanan yang cukup tinggi setiap harinya. Hanya di titik MPP, rata-rata permohonan pembuatan atau perpanjangan KTP-el mencapai 200 dokumen per hari. 

Menurutnya, angka ini belum termasuk layanan akta-akta catatan sipil seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan yang juga menyentuh angka ratusan.
 
"Jika diakumulasikan dengan layanan di tingkat kecamatan serta layanan digital, total transaksi bisa mencapai 700 hingga 800 dokumen setiap harinya," tuturnya.

"Kebutuhan ini sangat krusial, apalagi NIK kini menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial dan akses layanan publik lainnya," jelasnya.
 
Hendra mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pengurusan dokumen hanya saat ada kebutuhan mendesak. 

"Hal ini untuk mencegah kendala saat masyarakat membutuhkan layanan penting, seperti akses BPJS atau bantuan sosial, yang mana data kependudukan yang valid adalah syarat mutlaknya," ujarnya.
 
Inovasi "Jemput Bola" Sasar Wilayah Terpencil
 
Menyadari kondisi geografis KBB yang luas dengan wilayah yang didominasi kontur pegunungan, ungkap Hendra, pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan tatap muka di kantor. 

"Strategi "Jemput Bola" menjadi andalan untuk menjangkau warga di desa-desa terpencil, seperti di kawasan Gununghalu," ucapnya.
 
Dalam satu kali kunjungan ke satu desa, tim layanan bisa memproses ratusan dokumen sekaligus, bahkan sering dimanfaatkan oleh warga desa tetangga. 

Tak cuma itu, layanan ini juga dikhususkan bagi masyarakat yang sakit, lansia, maupun penyandang disabilitas agar tidak perlu repot datang ke kantor dinas.
 
"Kita punya dua unit mobil layanan yang dioptimalkan. Di lapangan, jumlah pemohon justru bisa lebih banyak daripada di kantor. Jadi metode ini sangat efektif," tambahnya.
 
Saat ini, terdapat tiga jalur layanan yang ditawarkan, antara lain layanan offline di MPP, Balepare, dan kecamatan; layanan online melalui sistem Sidalan, serta layanan jemput bola. 

"Kami berharap ke depannya sarana dan prasarana, seperti perangkat komputer dan alat rekam, dapat terus diperbarui agar kinerja SDM yang sudah siap dapat semakin maksimal dalam membahagiakan masyarakat KBB," tandasnya. ***