Ratusan Warga Ciwidey Urus Adminduk Tanpa Antre ke Kantor Kecamatan

INILAHKORAN.ID - Pemerintahan Kecamatan Ciwidey menutup rangkaian Program Pagawe Kacamatan Saba ka Tiap Desa di Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Kamis (6/8/2026). 

Program jemput bola tersebut berhasil mendekatkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) hingga ke tingkat RW, sehingga warga tak perlu lagi datang ke kantor kecamatan.

Penutupan kegiatan dipusatkan di RW 03 Kampung Pasir Awi. Sejak pagi, ratusan warga memadati lokasi untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Melalui konsep Saba RW, petugas Kecamatan Ciwidey bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung mendatangi langsung lingkungan warga. Seluruh layanan diberikan secara cepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya.

Sekretaris Kecamatan Ciwidey Tatan Mulyana mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat membuktikan pelayanan jemput bola benar-benar menjawab kebutuhan warga, terutama mereka yang tinggal jauh dari kantor kecamatan.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Selain pelayanan administrasi kependudukan, kami juga membuka konsultasi pernikahan bersama KUA Kecamatan Ciwidey sehingga masyarakat bisa mendapatkan beberapa layanan sekaligus dalam satu lokasi," ujar Tatan.

Menurutnya, kegiatan di RW 03 menjadi penutup rangkaian Program Pagawe Kacamatan Saba di Desa Panyocokan. Seluruh hasil pelayanan akan dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan program pada pelaksanaan berikutnya.

Tatan menegaskan program yang dibiayai melalui APBD tersebut juga menjadi upaya pemerintah mencegah praktik percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

"Kami ingin masyarakat mengurus dokumennya sendiri tanpa perantara. Semua layanan gratis dan tidak ada biaya apa pun di luar ketentuan," tegasnya.

Dia menjelaskan, kondisi geografis Desa Panyocokan yang cukup jauh dari kantor kecamatan menjadi alasan utama pelayanan dibawa langsung ke lingkungan warga. Langkah itu dinilai sangat membantu warga lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang sedang sakit.

"Kami ingin memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan yang sama tanpa terkendala jarak maupun kondisi fisik," katanya.

Selain pelayanan administrasi dasar, Pemerintah Kecamatan Ciwidey juga terus mendorong kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Saat ini, sekitar 30 persen anak di Desa Panyocokan telah memiliki KIA, sehingga sosialisasi terus digencarkan agar cakupannya semakin meningkat.

Sementara itu, Operator Disdukcapil Kecamatan Ciwidey Yogi mengungkapkan selama pelaksanaan Program Saba RW pihaknya menerima ratusan permohonan dokumen kependudukan.

Tercatat sekitar 200 permohonan KTP elektronik, 205 KIA, 344 Kartu Keluarga, dan 440 akta kelahiran berhasil dilayani selama program berlangsung.

"Mayoritas dokumen dapat diselesaikan pada hari yang sama. Bahkan perubahan data sederhana pada Kartu Keluarga hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit," kata Yogi.

Menurutnya, pelayanan juga dilakukan secara mobile dengan mendatangi sejumlah titik di lingkungan RW agar masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas tetap bisa mengakses layanan.

Kepala Desa Panyocokan Usep Komara mengapresiasi pelaksanaan Program Pagawe Kacamatan Saba karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"RW 03 memiliki sekitar 160 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 500 jiwa. Kehadiran program ini sangat membantu warga mengurus KTP, KK maupun KIA tanpa harus jauh-jauh ke kantor kecamatan," ujarnya.

Usep berharap program jemput bola tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun karena mampu mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang tertib.

Program Program Pagawe Kacamatan Saba menjadi salah satu inovasi pelayanan publik Pemerintahan Kecamatan Ciwidey dalam menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, transparan, serta bebas pungutan, sekaligus memastikan seluruh warga memperoleh hak pelayanan administrasi kependudukan secara merata.