Jadi Tersangka Korupsi, Ade Kuswara Kunang Titip Pesan untuk Dedi Mulyadi

INILAHKORAN.ID- Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap izin proyek di Pemkab Bekasi. Dia titip pesan untuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Semoga Pak Gubernur sehat selalu,” ujar Ade di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 22 Desember 2025.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai warga Kabupaten Bekasi, dia kembali menyampaikan permintaan maaf, dan berharap daerah tersebut dapat lebih maju dan sejahtera ke depannya.

“Saya menyampaikan mohon maaf untuk masyarakat Kabupaten Bekasi atas hal yang sudah terjadi,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, 18 Desember 2025 lalu.

Pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan sebanyak tujuh dari sepuluh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif. Dua dari tujuh orang tersebut termasuk Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut.

KPK mengatakan Ade Kuswara dan HM Kunang merupakan tersangka dugaan penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai tersangka dugaan pemberi suap.

Reaksi Dedi

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengaku Ade Ade merupakan salah satu sosok yang mendukungnya dalam upaya normalisasi sungai dan penataan bangunan liar di sempadan sungai.

Dia pun mengaku kerap mengingatkan Ade untuk tidak melakukan hal yang bertentangan, selama menjabat menjadi Bupati Bekasi.

"Dan selama ini, kalau saya bertemu dia selalu ngingetin, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan," ucapnya.

Ade pun kata Dedi, selalu mengaku tidak melakukan tindakan yang berada di luar norma. Meski pada akhirnya mencuat kasus, dengan adanya OTT dari KPK.

"Saya selalu ngingetin sama dia. Dia selalu mengatakan, enggak ada Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Bupati," katanya.

Dia pun mengingatkan kepada bupati maupun wali kota lainnya, supaya kejadian serupa tidak lagi terjadi dan menjalankan amanah secara baik.

"Yang lainnya, tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik," ucapnya.***