Janji Bansos Dedi Mulyadi, Realisasi Masih Tertunda di Tiga Kecamatan
Realisasi Bansos Dedi Mulyadi untuk warga terdampak penghentian tambang di Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang masih tertunda. Ketua ATTB soroti janji pemerintah yang belum terealisasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Warga terdampak penghentian sementara izin operasional usaha tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menunggu janji yang belum sepenuhnya terealisasi.
Bantuan sosial (bansos) dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang diharapkan menjadi jaring pengaman selama masyarakat kehilangan mata pencaharian, belum sampai ke tangan sebagian besar warga.
Ketua Aliansi Masyrakat Cigudeg Rumpin Parungpanjang Asep Fadlan, menyayangkan lambannya realisasi Bansos. Padahal janji pemberian bantuan itu bukan muncul dari tuntutan masyarakat, melainkan inisiatif pemerintah.
"Pemberian Bansos tidak sesuai dengan janji Gubernur Dedi Mulyadi," ujar Asep kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).
Menurut Asep, data penerima Bansos tahap pertama, sebanyak sekitar 6.000 jiwa, bisa dicairkan mulai hari ini hingga Jumat. Sementara data susulan untuk sekitar 9.000 jiwa lainnya masih menunggu konfirmasi karena proses pelengkapan data belum rampung.
"Padahal Bansos ini masyarakat tidak minta, yang masyarakat minta adalah sumber mata pencahariannya dibuka kembali. Karena tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang semuanya berizin," jelas Asep.
Dia menambahkan, jika ada kekurangan atau pelanggaran di usaha tambang, pemerintah seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan, bukan menutup semua aktivitas.
"Jangan asal main ditutup semua," tegasnya.
Selama lebih dari tiga bulan penghentian tambang, masyarakat kehilangan penghasilan. Seharusnya Bansos bisa menjadi jaring pengaman, sesuai janji Dedi Mulyadi yang meliputi pemberian bantuan selama tiga bulan, pembukaan lapangan pekerjaan, dan kredit mobil tanpa uang muka.
"Namun fakta di lapangan, realisasi Bansos saja harus ditagih bahkan harus melakukan aksi dulu. Masyarakat tidak mau tahu ada atau tidaknya uang kas daerah. Yang kami tahu adalah janji dan harapannya," tegas Asep.
Dia menambahkan, semua persyaratan gubernur, termasuk audit, kajian, dan pembangunan jalan di tiga kecamatan tersebut, sudah dipenuhi.
"Rujukan dan syarat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah dipenuhi, seharusnya dia konsisten dan memikirkan hajat keberlangsungan hidup masyarakat yang hidupnya bergantung pada usaha tambang," pungkasnya. ***
Editor : Gin gin T Ginulur
