Jawa Barat Menuju Provinsi Sunda

Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Terakhir, usulan yang selalu mentok ini disampaikan Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013. Kenapa muncul lagi?

Sebuah perbincangan sedang berlangsung di sebuah ruangan berukuran 8 x 8 meter di Graha Suria Atmaja Unpad Jalan Dipati Ukur No 46, Kota Bandung, Sabtu (28/9). Semua tampak serius mendengarkan pemaparan Koesoemadinata, bapak Geologi Migas Indonesia. Audiensnya tak main-main, terdapat sejumlah nama tokoh tenar asal Jawa Barat, di antaranya Ganjar Kurnia, Asep Warlan Yusuf, Buki Wibawa Karya Guna, Arthur S Nalan, Tjetje Hidayat Padmadinata, Adji Esa Putra, Andri Kantaprawira, Reiza D Dienaputra, Yayat Hendayana, Iip D Yahya.

Paparan Koesoemadianta tersebut merupakan salah satu kajian dalam diskusi bertajuk “Nama Provinsi: Tinjauan Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, dan Hukum Tata Negara” yang digelar Dewan Kebudayaan Jawa Barat.

Koesoemadinata menjelaskan tentang istilah Sunda yang dipakai oleh istilah geologi. Menurutnya, literatur geologi mengenai wilayah Indonesia banyak menggunakan istilah Sunda yang tidak ada hubugannya dengan etnis Sunda. Misalnya Sunda Island Arc yang membentang dari Sumatra sampai Timor, Sundaland atau Sunda Shield untuk anak benua Asia Tenggara, SUnda Trench yang mencakup palung sebelah barat Sumaatra dan Selatan Jawa, dan Sunda Fold suatu pelipatan tektonik yang khas di perairan Natuna dan diketemukan pula di Sumatra Tengah.

“Sampai Sekaran, dalam istilah ilmu kebumian, SUnda Island lebih dikenal daripada Indonesian Island. Nama Sunda itu tidak diketahui oleh orang Sunda sendiri. Hanya dinamakan oleh orang Eropa dan Amerika yang diduga tidak mengetahui adanya orang etnis Sunda,” kata Koesoemadinata.

Menurut Koesoemadinata, penamaan daerah di Indonesia tidak memiliki sistem. Misalnya secara geografis ada nama Jawa Barat yang ternyata di ujung barat Pulau Jawa ada Banten. Kemudian nama Sumatra Utara, tetapi di atasnya masih ada Aceh. Padahal pemberian nama harus mempertimbangkan asal usul, salah satunya disesuaikan dengan penduduk.

“Secara geografis, Banten tidak masuk Jabar. Jadi Jabar itu utara pegunungan, lalu ada Tasikmalaya sampai Bogor yang disebut Priangan. Secara istilah, dari sejarah hanya mengenal Pajajaran yang merupakan wilayah Jabar sekarang,” jelasnya.

Reiza D Dienaputra mengatakan, nama Jawa Barat merupakan warisan kolonial sejak tahun 1925 dan berlaku pada Januari 1926. Kemudian pada 4-7 November 1956, Kongres Pemuda Sunda menginginkan nama Jawa Barat diganti menjadi Pasundan. Apalagi nama Sunda itu muncul ketika ada penamaan 8 provinsi pertama di Indonesia.

“Ada namanya Sunda Kecil yang terdiri dari Bali, Nusa Tenggara dengan gubernurnya I Gusti Ketur Pudja. Memang bukan orang Sunda karena wilayahnya sendiri kan di Bali. Memang persoalannya, munculnya Pasundan selalu identik dengan pemberontakan,” ujarnya.

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat memang bukan hal baru. Bahkan telah digulirkan saat Provinsi Jawa Barat didirikan. Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya merujuk Staatblad Nomor 378 itu dibentuk melalui UU No.11/1950.

Salah satu alasan pergantian nama adalah mempertegas identitas masyarakat Sunda. Perubahan tersebut untuk mengikat budaya yang mulai terkikis dan sulit didapati di daerah asal akibat globalisasi. Secara yuridis, penggantian nama wilayah sudah biasa terjadi di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum. Misalnya Irian Jaya menjadi Papua, Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam.

Memang wacana ini ditentang sebagian warga Cirebon Raya. Bahkan menyatakan Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat jika nama Provinsi Jawa Barat diganti. Nama-nama pengganti tidak merepresentasikan keberagaman Jawa Barat yang sejak dahulu telah dihuni oleh Suku Betawi dan Suku Cirebon. Pedomannya adalah Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5/2003 yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat, yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda, dan Suku Cirebon yang dengan keberagaman dialeknya secara garis besar berbahasa Cirebonan.

Ganjar Kurnia menyatakan, sekarang ada banyak pemikiran mengenai penggantian nama dengan berbagai pertimbangan, sosiologis, psikologis, ekonomi, dan hukum. Semua hal itu akan dikaji secara akademis.

“Ada pemikiran sejak lama dan perubahan nama ini di tempat lain biasa-biasa aja. Peluangnya ada juga karena daerah lain pernah menggunakan. Diharapkan nanti ada semacam tim yang melakukan pengkajian dari berbagai aspek. Perubahan bukan hanya identitas diri, tapi memiliki harapan banyak memberikan manfaat,” katanya.

Ganjar mengakui ada sejumlah nama yang muncul, di antaranya Pasundan, Sunda, Parahyangan, Pajajaran, Siliwangi. Mantan Rektor Universitas Padjajaran ini mengaku cukup heran ketika orang Sunda memunculkan kesundaannya, seringkali dicap sebagai sukuisme dan provinsialis. Padahal itu penciri bahwa Sunda itu kebhinekaan.

“Bukan hal aneh, ketika daerah lain menggunakan identitasnya sebagai nama provinsi. Kenapa Sunda gak boleh? Kita harus membangun, lalu meyakinkan kepada pihak lain. Termasuk kepada Cirebon atau Bogor Raya melalui sebuah diskusi dan kajian. Cirebon bisa disentuh secara psikologis dan kultural. Artinya, penggunaan nama harus mencakup semua. Selanjutnya kita akan ada diskusi lanjutan. Kalau pun ganti nama, jadi apa,” jelasnya.

Adji Esa Putra, Koordinator Penulis/Pembuat  Kajian Akadrmis Perubahan Nama Provinsi Sunda mengatakan, perubahan nama akan mengembalikan kearifan lokal masyarakat Sunda. Apalagi bila merujuk pada sejumlah daerah yang sudah melakukan perubahan nama, sepeerti Aceh, Makasar, Gorontalo, Papua.

“Kearifan lokalnya tumbuh dahsyat. Saya pernah jadi juri Bintang Radio Nasional di Papua. Teman saya buang sampah kecil, ditegur anak kecil Papua. Anak itu bilang jangan buang sampah sembarangan karena leluhurnya melarang hal itu. Mereka mengingatkan dari kearifan lokalnya,” ungkapnya seraya mengingatkan selama ini ada 200 lagu Sunda hilang.

Adji menuturkan, prinsip-prinsip menyejahterakan masyarakat menjadi prioritas perubahan nama tersebut. Karena itu, komunitas yang berisi dari sejumlah akademisi melakukan kajian. Misalnya Asep saeful Muhtadi (pakar ilmu komunikasi politik), Sabana (pakar ilmu sejarah), Reiza Dienaputra (pakar ilmu sejarah), Erni Sule (pakar Ilmu ekonomi), Suhendi Afrianto (pakar ilmu kebudayaan), Wahyu Wiriadinata (pakar ilmu jukum kebudayaan), dan Yeni Huraeni )pakar ilmu agama Islam).

“Perubahan ini sangat relevan. Kita mempertahankan genetika kekuatan Sunda. Daripada Jabar yang tidak memiliki sangkut paut apa-apa. Pak Rizal Ramli bilang nama Sunda itu bagus. Jabar tidak eksotis, tidak laku dijual. Lalu Burhanudin Abdulllah menyebutkan Sunda meguatkan jati diri, meningkatkan persaingan ekonomi. Semua setuju perubahan nama tersebut,” bebernya.

Adji mengakui perubahan nama berpotensi menimbulkan pro kontra. Namun hal itu bukan masalah karena nama Jabar sendiri sudah menjadi perdebatan.

“Apalagi bagi orang Islam, nama itu doa. Sunda itu memiliki arti putih, cerah, cemerlang. Kalau kita menggunakan nama itu, akan terkesan enak. Lalu Jabar apa makna dan manfaatnya apa? Secara geografis pun salah,” kata Adji yang juga dikenal sebagai musisi ini.

Anggota DPRD Jabar Buky Wikagoe menyatakan, usulan perubahan nama Provinsi Jabar diterima karena memiliki kajian akademik. Sebagai anggota DPRD Jabar, dirinya melihat hal ini sebagai bagian dari aspirasi. Politisi Partai Gerindra ini mengaku telah mengkomunikasikan usulan ini dengan Fadly Zon dan disambut antusias.

“Tadinya Fadly Zon mau hadir juga dalam diskusi ini, karena beliau antusias dan mengusulkan untuk dibawa ke DPR RI. Cuma batal karena kesibukannya. Saya juga menyampaikan ke teman-teman anggota DPRD Jabar. Di luar dugaan, mereka juga antusias. Nanti saya akan coba sedikit mencolek Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk membahas ini,” tegasnya.

Layak ditunggu hasil diskusi para pakar dan sesepuh Sunda ini berikutnya, Nama apa yang akan diusulkan? Sunda, Pasundan, Parahyangan, Pajajaran, Siliwangi. (Dery Fitriadi Ginanjar)