Jumlah PPK Kurang, Manajemen DPUPR Kab Cirebon Harus Dibenahi
Manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon, diminta segera untuk dibenahi. Itu karena kondisi DPUPR semakin parah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Cirebon - Manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon, diminta segera untuk dibenahi. Itu karena kondisi DPUPR semakin parah.
Banyaknya pekerjaan yang belum selesai namun masa kontrak sudah habis, salah satu contoh kongkret yang tidak bisa ditutupi. Demikian dikatakan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, Kamis (30/1/2020).
Anton menjelaskan, ada kesalahan manajemen yang dilakukan DPUPR. Kesalahan terus terulang, dan terus menjadi bumerang bagi dinas sendiri. Kesalahan utama adalah, kurangnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jumlah paket pekerjaan, tidak sebanding dengan jumlah PPK yang dimiliki.
"Jumlah PPK yang tidak pernah terpikirkan oleh Kadis DPUPR. Idealnya, 50 paket pekerjaan ditangani satu orang PPK. Sementara PPK hanya beberapa orang saja. Tentu setiap tahun masalah akan ada terus," ungkap Anton.
Terkait persoalan mutasi yang kabarnya akan dilakukan awal bulan Februari depan, Anton berharap bupati tidak melakukan secara gegabah. Wacana bedol desa yang sempat dilontarkan, bukan menyelesaikan masalah. Alasannya, kalau banyak yang diganti, proyek akan berhenti.
"Beri kesempatan dulu lah. Kecuali orang-orang yang memang punya masalah dan kinerjanya buruk. Kalau semua diganti, tidak jaminan yang baru bisa kerja. Ini persoalan tekhnis jangan sampai pekerjaan malah terhenti," ungkap Anton.
Anton juga berharap, pihak DPUPR lebih terbuka lagi terkait masalah komunikasi. Dirinya mengaku, banyak menerima laporan sulitnya menghubungi kepala dinas DPUPR, Avip Suherdiana karena telepon selulernya selalu tidak aktif. Sementara posisi Sekdis, sampai saat ini masih Plt oleh Kabid Saluran Air, Rahman.
"Saya berharap, komunikasi dengan pejabat yang berkompeten di DPUPR segera dibuka kembali. Jangan sampai terhambat yang nantinya malah menimbulkan masalah baru. Tolong jalankan undang undang keterbukaan informasi publik," tukasnya.
Sayangnya, beberapa kali hal itu dikonfirmasikan kepada Avip Suherdian maupun Rahman, yang bersangkutan selalu tidak ada ditempat. Begitu dengan telepon selulernya, tidak ada yang bisa dihubungi. (maman suharman).
Editor : Bsafaat


