Jumlah SLBN Kurang, ABK Butuh Bantuan Pemkab Bogor
Kepala Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Ayah Bunda Parungpanjang Titin Sulistiawati menyoroti ketidakseimbangan jumlah SLB di Kabupaten Bogor. Untuk melayanai anak berkebutuhan khusus (ABK) di 40 keca
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bogor – Kepala Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Ayah Bunda Parungpanjang Titin Sulistiawati menyoroti ketidakseimbangan jumlah SLB di Kabupaten Bogor. Untuk melayanai anak berkebutuhan khusus (ABK) di 40 kecamatan, Kabupaten Bogor hanya punya 6 SLB.
"Enam unit SLB Negeri itu 1 SLB negeri dan 5 SLB swasta. Saya meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menambah jumlah SLB karena Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan," ujar Titin kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).
Peraih juara 1 Een Sukaesih Award tingkat TKLB 2016 ini menerangkan, sekolah inklusif belum menjadi jalan keluar bagi para ABK. Pasalnya sekolah inklusif diperuntukkan terhadap anak berkebutuhan khusus tingkat ringan.
"Kalau yang tingkatnya berat itu harus di SLB. Makanya jumlah SLB harus ditambah," katanya.
Titin meminta Pemkab Bogor turut berperan untuk pendidikan siswa berkebutuhan khusus karena anak tersebut merupakan warga Kabupaten Bogor. Walaupun wewenang pengelolaan SLB ada di Pemprov Bawa Barat.
"Pemkab Bogor minimal menyediakan lahan untuk bangunan SLB dan membantu pegurusan izin atau legitimasinya. Pernintaan tambahan SLB ini pernah kami suarakan tapi belum mendapat respons," jelasnya.
Akibat kekurangan SLBN, kata dia, sebanyak 4.161 guru PNS untuk tingkat SLB lebih banyak bertugas di SLBS ketimbang di SLBN.
"Penambahan SLBN ini keniscayaan karena data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah guru PNS sebanyak 4.161 orang. Lalu 957 orang guru mengajar di SLBN, 3.204 orang guru lainnya mengajar di SLBS," jelasnya.
Pengawas Sekolah Pendidukan Luar Biasa Jawa Barat Wilayah 1 Asep Ading menuturkan, pihaknya sudah mengupayakan bantuan keuangan dari Dirjen Pendidikan Khusus Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Namun permohonan itu terkendala tidak adanya lahan untuk dibangun SLBN.
"Sebenarnya kita mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp 60 miliar untuk membangun 10 SLB. Namun kami memiliki keterbatasan lahan. Kami meminta bantuan Pemkab Bogor untuk menyediakan lahan karena biaya pembebasan lahan minim, sementara siswa berkebutuhan khusus tetap warga Kabupaten Bogor," tutur Asep.
Dia melanjutkan, baru-baru ini juga ada permintaan dibangunnya SLB di Kecamatan Sukamakmur dan Jasinga karena jumlah ABKnya cukup banyak.
"Di Kecamatan Sukamakmur ada 300 anak berkebutuhan khusus. Di Jasinga juga cukup banyak hingga pemerintah desa setempat menginginkan dibangun SLB. Namun hingga ini belum ada respons dari pemerintah daerah. Padahal Sumedang dan Garut yang jumlah penduduknya lebih sedikit, SLBnya mencapai 25 unit," pungkasnya.
Editor : inilahkoran
