Kanwil Kemenag Jawa Barat Gencarkan Sosialisasi Kenaikan Biaya Haji 2023

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat mengoptimalkan sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 2023 kepada stakeholder terkait, salah satunya dengan Kemenag Kota dan Kabupaten serta pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-provinsi ini.

Kanwil Kemenag Jawa Barat Gencarkan Sosialisasi Kenaikan Biaya Haji 2023
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat mengoptimalkan sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 2023 kepada stakeholder terkait, salah satunya dengan Kemenag Kota dan Kabupaten serta pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-provinsi ini. (Antara)

INILAHKORAN,Bandung- Kantor  Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat mengoptimalkan sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 2023 kepada stakeholder terkait, salah satunya dengan Kemenag Kota dan Kabupaten serta pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-provinsi ini.
 
Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, H Ajam Mustajam mengatakan, penetapan BPIH yang sudah disepakati Kemenag dengan DPR adalah untuk keadilan dan berkesinambungan, baik bagi calon jamaah haji yang berangkat tahun ini atau waiting list yang jumlahnya mencapai lebih 5 juta orang.

Oleh karenanya, Kemenag Jawa Barat terus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait agar informasinya dapat sampai dengan cepat dan tepat.
 
"Sosialisasi dengan peserta sekitar 1.000 orang itu dilaksanakan melalui hybrid. Sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman kepada stakeholder," katanya.

Ajam berharap, masyarakat khususnya calon jamaah haji bisa menerima keputusan soal BPIH ini. "Intinya, biaya haji tahun ini ada penyesuaian, karena dilihat dari berbagai faktor," katanya.
 
Ia menambahkan, penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji terjadi karena perubahan skema prosentase komponen BPIH dan nilai manfaat dan pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi BPIH dan nilai manfaat.
 
Hal ini dilakukan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis.
 
Ajam mengatakan nilai manfaat bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
 
Oleh karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat.
 
Saat disinggung soal kemungkinan adanya calon jamaah haji batal berangkat karena BPIH tahun ini naik, Ajam mengatakan dalam setiap tahun, calon jemaah haji ada saja yang gagal berangkat dengan berbagai alasan.
 
"Tapi untuk alasan enggak bisa melunasi BPIH nyaris tidak ada. Yang gagal berangkat itu karena meninggal, sakit. Bagi mereka yang gagal berangkat bisa digantikan oleh muhrim, ahli waris, atau keluarganya, namun dengan syarat dn ketentuan yang berlaku," ujar Ajam.
 
Pihaknya mengimbau bagi calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini hendaknya harus sudah melakukan sejumlah persiapan diantaranya jaga kesehatan, melakukan manasik haji, dan menyiapkan biaya untuk pelunasan biaya haji.
 
Terkait calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Kertajati, Ajam mengatakan tahun ini bandara yang berlokasi di Majalengka tersebut aman digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah haji asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
 
"Insya Allah, tahun ini harus jadi. Karena asrama haji Indramayu juga sudah ready. Bisa menampung untuk dua kloter," kata Ajam.
 
Selain itu, lanjut dia, pembangunannya asrama haji di Kabupaten Indramayu sudah selesai hanya tinggal infrastruktur penunjang, seperti masjid, jalan, dan taman.***

Baca Juga : Cegah Perundungan di Sekolah, Ridwan Kamil Luncurkan Program Stopper Jabar

Sumber: Antara


Editor : Ghiok Riswoto