Kebutuhan PJU Kota Bandung Capai Rp350 Miliar, Sistem Bakal Diotomatisasi

INILAHKORAN.ID - Pemkot Bandung membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk memenuhi kebutuhan penerangan di seluruh wilayah kota. Namun, anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp45 miliar.

Kondisi tersebut, mendorong Pemkot Bandung menyiapkan pola baru dalam pengelolaan penerangan jalan umum (PJU). Sistem manual yang selama ini digunakan secara bertahap, akan diarahkan menuju sistem otomatis berbasis managed service.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sistem tersebut memungkinkan kondisi setiap lampu dipantau secara langsung melalui command center. Dengan begitu, petugas dapat mengetahui titik lampu yang mengalami gangguan tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

"Ke depan, kita ubah menjadi sistem otomasi berbasis managed service," kata Farhan, Sabtu (8/7/2026).

Melalui sistem tersebut, setiap lampu akan mengirimkan sinyal secara otomatis. Sistem dapat mendeteksi lampu yang rusak, lampu dengan tingkat pencahayaan yang tidak sesuai standar hingga lampu yang seharusnya menyala tetapi dalam kondisi mati.

Seluruh informasi tersebut dijelaskan dia, nantinya terkoneksi dalam satu dasbor terpusat. Pihaknya berharap, pola ini dapat mempercepat respons perbaikan sekaligus membuat pemeliharaan PJU lebih terukur.

Farhan menyebut, skema managed service juga berbeda dengan pengadaan lampu secara konvensional. Pemkot Bandung tidak hanya membeli perangkat, tetapi sekaligus berlangganan layanan pengelolaan dan pemeliharaan dalam jangka panjang.

"Jadi pemerintah bukan hanya membeli perangkat lampunya, tetapi juga berlangganan jasa pelayanan dan pemeliharaan jangka panjang," ucapnya.

Skema tersebut, dikemukakan dia membutuhkan komitmen anggaran multi tahun. Pemkot Bandung berencana memasukkan kebutuhan pembiayaan ke dalam APBD 2027, 2028 dan 2029.

Selain kebutuhan pembangunan, biaya pemeliharaan PJU juga menjadi persoalan tersendiri. Farhan menyebut, biaya perawatan rutin setiap tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar.

"Anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp45 miliar, sementara kebutuhan penerangan seluruh Kota Bandung mencapai Rp350 miliar," ujar dia.

Menurutnya, peningkatan kualitas penerangan juga memiliki kaitan dengan keamanan. Jalan yang terang, dinilai dapat mempersempit kesempatan pelaku kejahatan meski pencegahan tetap membutuhkan patroli kepolisian.

"Setiap kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Dengan adanya PJU yang baik, kita mempersempit ruang dan kesempatan pelaku kejahatan," jelasnya.

Rencana tersebut tidak berhenti pada sistem penerangan. Pihaknya juga menyiapkan integrasi PJU dengan automatic traffic control system (ATCS), agar pengelolaan penerangan dan lalu lintas dapat terhubung dalam satu sistem.

Untuk pelaksanaannya, Pemkot Bandung tengah mempertimbangkan keterlibatan BUMD, termasuk PT BII. Namun, keputusan tersebut masih menunggu kajian resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Farhan juga menilai, kebutuhan pembiayaan PJU perlu ditopang melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kota. Penerimaan daerah dari berbagai sektor, dapat dialokasikan secara proporsional untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik.

"Sangat wajar jika sebagian dari dana tersebut, dialokasikan kembali secara proporsional untuk infrastruktur jalan dan penerangan melalui sinergi pendanaan pusat, provinsi dan kota," tandas dia.