Kemacetan Bandung Mencapai 64,1 Persen, Pakar ITB Soroti Transportasi Publik dan Infrastruktur

INILAHKORAN.ID - Kota Bandung menempati posisi pertama sebagai kota termacet di Indonesia menurut laporan TomTom Traffic Index 2025, dengan tingkat Kemacetan 64,1 persen dan kecepatan rata-rata kendaraan hanya 18,5 km per jam. Fenomena ini, menimbulkan sorotan serius terhadap infrastruktur dan transportasi publik di kota itu.

Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Frans Ari Prasetyo menilai, kemacetan Kota Bandung bukan hanya akibat jumlah kendaraan yang tinggi. Tetapi juga karena sistem transportasi publik yang belum matang, dan infrastruktur yang belum mendukung.

"Inovasi transportasi publik seperti feeder bus atau BRT itu ada. Tapi kalau kita lihat feeder selalu kosong. Berarti ada sosialisasi yang salah," kata Frans Ari Prasetyo, Jumat 23 Januari 2026.

Menurut ia, transportasi informal seperti angkot juga belum terintegrasi dengan transportasi publik resmi sehingga warga sulit beralih ke moda transportasi massal. Ia menekankan, pemerintah perlu menyiapkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

"Willingness atau kesediaan publiknya untuk mau menggunakan transportasi publik juga harus disiapkan. Harus diadjust oleh pemerintah," ucapnya.

Frans mencontohkan pengalaman Jakarta, di mana masyarakat awalnya menolak busway karena adanya transportasi informal sebelumnya. Namun dengan regulasi dan pengaturan sistem, masyarakat dipaksa beralih ke transportasi publik. Pendekatan serupa, dinilai perlu diterapkan di Kota Bandung.

Selain itu, ia menekankan pentingnya simulasi dan kontrol lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di jam sibuk.

"Misalnya satu area atau satu koridor jalan mengalami kemacetan ekstrem, kan bisa dihitung. Berapa volume kendaraan, berapa luasan jalan, lalu trafik nya. Kalau misalnya pakai ganjil genap tinggal dihitung, apakah itu akan mengurangi kemacetan atau tidak," ujar dia.

Ia juga menekankan, solusi transportasi publik harus dikombinasikan dengan rekayasa teknis infrastruktur. "Ini harus diselesaikan dengan tekanan teknokratis, sudah enggak bisa lagi pakai simulasi atau diskusi. Karena kalau enggak diselesaikan, dia akan berlarut-larut terus," ujarnya.

Untuk jangka pendek, ia menyarankan pemerintah fokus pada intervensi di titik-titik macet utama. Sedangkan untuk jangka panjang, Kota Bandung perlu membangun sistem transportasi publik yang terpadu, diintegrasikan dengan infrastruktur jalan dan tata ruang kota. 

"Kalau jangka panjang adalah merubah sistem dan infrastruktur termasuk transportasi publik dan tata ruang," jelas dia.

Frans menambahkan, tanpa pendekatan teknis dan regulasi tegas, kemacetan di Kota Bandung akan terus menjadi masalah kronis. Infrastruktur dan transportasi publik yang belum disiapkan dengan baik, membuat warga masih bergantung pada kendaraan pribadi sehingga kemacetan sulit dikendalikan.***