Kepada Perangkat Daerah, Rudy Ingatkan Harus Paham Soal Ini di Pedesaan

INILAHKOARAN, Garut- Bupati Garut Rudy Gunawan mengingatkan perangkat daerah termasuk perangkat desa harus memahami pengelolaan keuangan desa.

Pemahaman tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Karenanya, kepala desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut maupun Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tidak perlu ragu mengeluarkan anggaran dalan penyelenggaraan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas aparatur desa.

Karenanya, Rudy mengapresiasi inisiatif APDESI Garut yang menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA).

Baca Juga: PPKM di Garut Kembali Turun ke Level 1

"Berapa pun dana yang dikelola desa itu adalah uang negara. Berimplikasi pada hukum. Karena barangsiapa yang melakukan, baik perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan keuangan yang menyebabkan kerugian negara, dua unsur terpenuhi maka sanksinya pidana," kata Rudy saat melepas 230 perangkat desa dari seratus desa di Garut yang mengikuti Bimtek di area Gedung Pendopo, Keccamatan Garut Kota, Selasa (24/5/2022).

Rudy menegaskan, bupati sampai kepala desa tidak memunyai kewenangan dalam pengelolaan uang karena sudah dilimpahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dijabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diamanatkan kepada bendahara.

"Ini adalah bagian bagaimana kita semua harus paham terhadap itu. Juga di kepala desa. Kepala desa tidak bisa mengeluarkan cek. Saya pun tidak bisa mengeluarkan SPM (Surat Perintah Mencairkan). Tidak bisa menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), karena sudah dilimpahkan," ujarnya.

Baca Juga: Unpar Luncurkan Program Leaders Talk, Patrick Walujo jadi Pembicara Pembuka

Kepala DPMD Garut Wawan Nurdin, mengatakan, pihaknya menganggarkan dana bimtek dalam rangka menuju era digitalisasi desa karena desa saat ini sudah memiliki kemandirian.
Dia berharap, adanya bimtek dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, mulai kepala desa. Sehingga kualitas pemerintahan desa dapat lebih meningkat dengan pembangunan kemasyarakatan lebih maju.

Ketua APDESI Jawa Barat Dedi Kusdinar mengatakan, bimtek pengelolaan keuangan desa digelar merupakan pilot project untuk Jawa Barat.
Dia menyebutkan, jumlah desa yang mengikuti kegiatan hanya sekitar seratus desa karena belum tersosialiasikan di desa lainnya.

Di Kabupaten Garut sendiri terdapat sebanyak 420 desa tersebar di 42 kecamatan.(zainulmukhtar)***