Ketahanan Pangan Kota Bandung Jadi Sorotan, Farhan Pertimbangkan Sewa Lahan di Daerah

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan membuka peluang penerapan skema kerja sama penyediaan pangan, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat Ketahanan Pangan daerah.

Namun dia menyampaikan, langkah tersebut harus didahului dengan kajian mengenai komoditas yang benar-benar dibutuhkan Kota Bandung dan tidak dapat dipenuhi secara optimal melalui mekanisme pasar.

"Memang perlu dan secara teori, Kota Bandung itu bisa seperti Jakarta menyewa lahan ke daerah-daerah yang akan menjamin suplai. Tetapi pertanyaannya komoditasnya apa? Karena mesti spesifik," kata Farhan, Sabtu (20/6/2026).

Menurut dia, Jakarta menerapkan kerja sama yang sangat spesifik menjamin ketersediaan komoditas strategis. Untuk kebutuhan beras misalnya, DKI Jakarta bekerja sama dengan Kabupaten Subang. Sedangkan pasokan sapi, dipenuhi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jakarta itu spesifik sekali. Beras dari Kabupaten Subang, sedangkan sapi dari Provinsi NTT. Mereka ngontrak selama 10 tahun," ucapnya.

Farhan menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak bisa langsung meniru kebijakan tersebut tanpa memperhitungkan kebutuhan riil masyarakat. Sebab, kontrak jangka panjang menjamin pasokan pangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Bandung mau apa? Apa yang diperlukan oleh Bandung? Karena kita mesti menghitung juga. Jangan sampai kita sudah kontrak mahal-mahal, ternyata suplainya bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar," ujar dia.

Dia menjelaskan, hingga saat ini kebutuhan pangan Kota Bandung masih dipenuhi melalui mekanisme pasar. Pasokan masuk melalui Pasar Induk Gedebage, dan Pasar Induk Caringin yang menerima suplai dari 16 provinsi ditambah dukungan dari Bulog.

Farhan menyebut, Bulog menyuplai sekitar 30 persen kebutuhan beras, minyak goreng, kedelai, terigu dan gula di Kota Bandung. Sementara sisanya, dipenuhi melalui distribusi pasar dari berbagai daerah pemasok.

Karena itu kata dia, fokus Pemkot Bandung saat ini masih diarahkan pada pengendalian inflasi melalui penguatan pasokan dan distribusi pangan.

"Selama ini, Bandung itu hidupnya dari mekanisme pasar. Nah itu sebabnya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Pemerintah Kota Bandung, dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri melakukan pengendalian inflasi," jelasnya.

Farhan menambahkan, persoalan utama inflasi di Kota Bandung bukan terletak pada ketersediaan pangan. Melainkan pada bagaimana menjaga kelancaran suplai, dan distribusi agar harga tetap stabil. "Inflasi itu kuncinya kalau di Kota Bandung, adalah suplai dan distribusi," tandas dia.***