Pemprov Jabar Tebar 286 Bibit Domba Unggul, Perkuat Populasi dan Ketahanan Pangan

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar kembali memperkuat sektor peternakan rakyat, melalui penyaluran bantuan bibit ternak domba kepada kelompok peternak di sejumlah daerah. 

Program yang dijalankan melalui Dinas ketahanan pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan populasi ternak, memperbaiki kualitas genetik, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Penyaluran bantuan diawali dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Memelihara Ternak oleh kelompok penerima. Selanjutnya, ternak diserahkan di UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak domba dan Kambing (BPPTDK) Margawati, Garut, serta SPPPTDK Tambakmekar, Subang.

Kepala DKPP Jabar Linda Al Amin menegaskan, program penyebaran bibit ternak merupakan langkah strategis untuk mendongkrak populasi domba sekaligus meningkatkan mutu genetik ternak lokal.

Menurutnya, domba memiliki nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat pedesaan karena mampu menjadi sumber pendapatan sekaligus penggerak ekonomi daerah.

"Di tengah berbagai tantangan, mulai dari ancaman penyakit hewan menular strategis hingga dinamika ekonomi, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat," ujar Linda dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Linda menilai, penghentian impor daging domba sejak November 2024 menjadi peluang bagi peternak lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasar.

"Melalui penyediaan bibit unggul, penguatan biosekuriti, dan pendampingan kepada kelompok ternak, diharapkan usaha peternakan rakyat semakin tangguh, produktif, dan berkelanjutan," ucapnya.

Program tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemulihan populasi ternak pascawabah penyakit yang sempat menekan jumlah ternak di berbagai wilayah. Di saat yang sama, Pemprov Jabar berupaya menjaga keberlanjutan sumber daya genetik lokal melalui pengembangan domba Garut dan domba Priangan.

DKPP bersama BPPTDK Margawati, juga terus memperkuat pengembangan Wilayah Sumber bibit (WSB) domba Garut sebagai sentra produksi bibit unggul. 

Selain itu, penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) domba Priangan mulai dirintis guna memperkuat posisi komoditas lokal sebagai unggulan peternakan Jawa Barat.

Kepala UPTD BPPTDK Margawati Febby Rizaly Nur Rury menjelaskan, program bantuan penyebaran bibit ternak telah berjalan sejak 2018 sebagai implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengembangan Benih dan/atau bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di Masyarakat.

"Program ini bertujuan mendorong pengembangan usaha pembibitan ternak di tingkat kelompok sekaligus meningkatkan pendapatan peternak," katanya.

Pada 2026, BPPTDK Margawati menerima 63 proposal bantuan dari kelompok peternak yang berasal dari 14 kabupaten di Jabar. Setelah melalui verifikasi administrasi dan verifikasi teknis lapangan sepanjang Mei hingga Juli 2026, sebanyak 13 kelompok ternak dari delapan kabupaten ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Masing-masing kelompok memperoleh 22 ekor bibit ternak yang terdiri atas 20 ekor domba betina dan dua ekor domba jantan. Dengan demikian, total bantuan yang disalurkan mencapai 286 ekor domba.

Sebanyak tujuh kelompok menerima bibit domba Garut hasil pengembangan BPPTDK Margawati Garut, sementara enam kelompok lainnya memperoleh bibit domba non-Garut dari SPPPTDK Tambakmekar, Subang.

Guna menjamin kualitas ternak, seluruh bantuan telah dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), data recording ternak, surat jalan, serta formulir pelaporan perkembangan populasi yang menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi program.

Pemprov Jabar berharap, bantuan tersebut mampu mempercepat peningkatan populasi ternak sekaligus memperkuat usaha pembibitan di tingkat peternak rakyat. Kelompok penerima juga diminta menjaga kualitas pemeliharaan ternak serta menyampaikan laporan perkembangan populasi secara berkala guna memastikan keberhasilan program.

Melalui kolaborasi pemerintahan provinsi, pemerintaham kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelompok peternak, program itu diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendorong lahirnya sektor peternakan rakyat yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.