Ketua Komisi V DPR RI Ingatkan Efisiensi Anggaran Harus Bijak: Potensi Efek Domino Terhadap Kesejahteraan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan peringatan tegas kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah digodok. Menurutnya, meskipun efisiensi bertujuan baik, langkah tersebut harus diperhitungkan secara arif dan bijaksana agar tidak menimbulkan efek domino yang merugikan masyarakat luas.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan peringatan tegas kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah digodok.
Menurutnya, meskipun efisiensi bertujuan baik, langkah tersebut harus diperhitungkan secara arif dan bijaksana agar tidak menimbulkan Efek Domino yang merugikan masyarakat luas.
"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," ujar Lasarus dikutip dari ANTARA.
Ia menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar soal untung dan rugi. Sebaliknya, APBN harus berperan sebagai pemantik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Lasarus juga mengingatkan bahwa penghentian sementara pembahasan anggaran untuk sektor infrastruktur bisa berdampak signifikan terhadap berbagai sektor terkait.
"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana," jelasnya lebih lanjut.
Meskipun demikian, Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI tetap berada dalam posisi taat asas dengan mengikuti mekanisme bernegara yang berlaku.
Pihaknya akan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
"Karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi," kata Lasarus.
Ia menambahkan, pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk merombak alokasi anggaran agar pemangkasan tidak mengganggu sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
"Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama 2 minggu selesai dibahas," pungkasnya.
Pernyataan Lasarus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah agar kebijakan efisiensi anggaran dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, mengingat dampaknya yang bisa merembet ke berbagai sektor, terutama kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.***
Editor : Yosep Saepul Ramadan

