Membangun Sistem Keamanan Laut Indonesia yang Komprehensif: Rekomendasi Yusril Ihza Mahendra untuk Regulasi, Infrastruktur, dan Kolaborasi Lintas Sektor

INILAHKORAN, Bandung - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan serangkaian Rekomendasi strategis untuk membangun Sistem Keamanan Laut Indonesia yang lebih kokoh dan terintegrasi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, Yusril menekankan pentingnya pendekatan yang Komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.

"Kita perlu melakukan hal-hal berkaitan dengan membangun sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan inklusif. Kami merekomendasikan beberapa hal," ujar Yusril Ihza Mahendra di hadapan anggota DPR RI.

Yusril didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, Otto Hasibuan, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk F. Paulus.

Yusril menguraikan tujuh poin utama yang menjadi rekomendasinya dalam membangun sistem keamanan laut nasional:

1. Penguatan Regulasi dan RUU Keamanan Laut

Yusril menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat regulasi dengan menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Ia juga mempertimbangkan penggunaan metode omnibus law untuk mempercepat harmonisasi aturan yang selama ini tumpang tindih.

"Mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan," kata Yusril.

2. Penetapan Institusi Penjaga Keamanan Laut (Coast Guard)

Yusril mengusulkan perlunya menetapkan satu institusi khusus yang bertanggung jawab sebagai coast guard Indonesia.

Institusi ini harus memiliki kewenangan penyidikan dalam menangani tindak pidana di laut, sehingga penegakan hukum menjadi lebih terfokus dan efektif.

3. Pengadaan Alat Pendukung Investigasi yang Canggih

Menurut Yusril, teknologi menjadi kunci dalam menjaga keamanan laut. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi pada alat pendukung investigasi yang canggih, mencakup teknologi informasi, komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya.

4. Penguatan Anggaran untuk Sistem Pengawasan Modern

Yusril juga menekankan pentingnya penguatan anggaran dalam pembangunan sistem pengawasan keamanan laut.

Sistem yang modern dan efektif memerlukan dukungan finansial yang memadai untuk pengadaan teknologi serta peningkatan kapasitas personel.

5. Peningkatan Kerja Sama Internasional

Mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan, Yusril menyarankan peningkatan kerja sama dengan negara lain dalam hal pengamanan laut internasional. Ini mencakup kolaborasi dalam berbagi informasi, teknologi, dan pelatihan.

6. Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi

Yusril menyoroti perlunya reformasi birokrasi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, mengurangi pemeriksaan berulang-ulang, dan menguatkan pengawasan dengan sistem pelayanan satu pintu.

"Keenam, efisiensi dan efektivitas birokrasi termasuk pencegahan, pemeriksaan berulang-ulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan," jelasnya.

7. Keterlibatan Masyarakat dan Sektor Swasta

Terakhir, Yusril menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga keamanan laut.

Ia menekankan bahwa integrasi masyarakat dalam sistem keamanan laut akan meningkatkan kewaspadaan dan memperluas jangkauan pengawasan.

"Termasuk integrasi masyarakat terhadap keamanan di laut," tambahnya.***