KKMP Resmi Diuji Coba di Kota Bandung

INILAHKORAN.ID - Kick off uji coba Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung resmi digelar melalui kolaborasi antara Kementerian Koperasi, Pemerintah (Pemkot) Kota Bandung dan BPJS Kesehatan.

Program tersebut, diarahkan memperkuat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memperluas peran koperasi sebagai kanal layanan publik di tingkat kelurahan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito mengatakan, uji coba menjadi langkah awal memperkuat keterlibatan koperasi dalam ekosistem JKN.

“Kita melakukan kick off uji coba kolaborasi dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung untuk mendukung keaktifan peserta JKN,” kata Prihati Pujowaskito pada Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan, koperasi akan didorong menjadi agen layanan JKN termasuk sebagai kanal pembayaran dan penggerak kepesertaan aktif di masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas, menjadi penting karena koperasi memiliki jangkauan hingga tingkat akar rumput.

“Ke depan, koperasi bisa menjadi kanal pembayaran sekaligus agen JKN yang memotivasi peserta agar tetap aktif. Ini kolaborasi yang kita harapkan bisa menjangkau sampai ke desa dan kelurahan,” ucapnya.

Pihaknya mencatat, kepesertaan JKN telah mencapai sekitar 285 juta jiwa atau 98,5 persen dalam skema Universal Health Coverage (UHC). Namun tingkat keaktifan peserta, masih berada di angka 79,5 persen yang dinilai menjadi tantangan utama sistem jaminan kesehatan nasional.

“Yang menjadi tantangan kita adalah keaktifan peserta yang baru sekitar 79,5 persen. Target kita sesuai rencana pembangunan adalah 83,5 persen,” ujar dia.

Dari sisi Kementerian Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Panel Barus menyebut, program ini sebagai pilot project yang melibatkan sejumlah koperasi sebagai mitra pelaksana. Skema tersebut, tidak hanya memperkuat layanan. Namun juga membuka peluang ekonomi bagi koperasi.

“Ini pilot project, kita coba yang lebih baik dengan melibatkan koperasi yang bersedia menjadi partner. Koperasi juga berpotensi mendapat tambahan income dari peran sebagai agen BPJS,” kata Panel Barus.

Menurutnya, ke depan Koperasi Kelurahan Merah Putih juga akan dikembangkan dengan unit usaha layanan kesehatan seperti klinik dan apotek. Skema kapitasi dinilai dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi koperasi, sekaligus memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas.

“Yang penting adalah bagaimana koperasi ini bisa mendekatkan akses kesehatan. Nantinya ada klinik dan apotek, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, KKMP harus memiliki keberlanjutan bisnis yang jelas. Koperasi harus mampu menghasilkan keuntungan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga di 151 kelurahan.

“KKMP harus untung, karena dengan begitu manfaatnya bisa kembali ke anggota di seluruh kelurahan,” kata Farhan.

Dia juga menekankan tidak boleh ada fasilitas kesehatan di Kota Bandung yang menolak pasien, baik di tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Menurutnya, pelayanan harus diberikan terlebih dahulu sebelum proses administrasi pembiayaan dilakukan.

“Tidak boleh ada fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Terima dulu, tangani dulu baru kemudian pembiayaan dibahas setelah kondisi stabil,” ucapnya.

Farhan menyebut, penguatan UHC menjadi kunci memastikan sistem kesehatan berjalan optimal. Saat ini, capaian UHC Kota Bandung berada di angka sekitar 80,59 persen. Sementara kepesertaan hampir mencapai 99 persen namun masih menghadapi tantangan keaktifan.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya penguatan data sosial melalui Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) sebagai dasar kebijakan, termasuk menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi pembiayaan kesehatan.

Dia menambahkan, keberadaan KKMP juga akan membuka peluang integrasi layanan digital termasuk payment gateway untuk kebutuhan listrik, PDAM hingga cicilan. Hal itu, diharapkan memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat layanan ekonomi warga.

“KKMP ke depan bukan hanya koperasi. Tetapi juga ekosistem layanan masyarakat. Kita ingin sistemnya jelas, supply chain nya lancar, dan manfaatnya kembali ke warga,” ujar dia.***