Komisi IV DPRD Kota Bogor Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Seluruh Rumah Sakit

Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan rapat sekaligus kesepakatan bersama seluruh rumah sakit se-Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sistem rujukan pasien.

Komisi IV DPRD Kota Bogor Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Seluruh Rumah Sakit
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus mengingatkan kembali rumah sakit terhadap aturan dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. (istimewa)

INILAHKORAN.ID - Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan rapat sekaligus kesepakatan bersama seluruh rumah sakit se-Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sistem rujukan pasien.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus mengingatkan kembali rumah sakit terhadap aturan dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

"Kami mengundang seluruh direktur rumah sakit SeKota Bogor untuk bersilaturahmi dan mengingatkan terkait aturan-aturan yang berlaku, termasuk pelayanan agar seluruh rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat Kota Bogor," ungkap Fajar di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis 22 Januari 2026.

Fajar menambahkan, dalam rapat tersebut banyak masukan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit, terutama terkait pelayanan dan mekanisme rujukan pasien. Seluruh catatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja lanjutan bersama BPJS kesehatan dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kota Bogor.

Sedangkan, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Tri Kisowo Jumino menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien gawat darurat dan peserta BPJS kesehatan.

"Kami berharap seluruh rumah sakit tidak menolak pasien emergency serta dapat berkoordinasi dengan BPJS untuk memperluas cakupan penyakit yang bisa ditangani. Selain itu, persoalan keterbatasan tempat tidur dan sosialisasi sistem informasi kesehatan digital juga perlu menjadi perhatian bersama," ungkap Tri.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bogor Erna Nuraena menjelaskan pembahasan utama dalam pertemuan tersebut difokuskan pada permasalahan rujukan pasien, termasuk penolakan rujukan rumah sakit.

"Penolakan rujukan ini memiliki beberapa penyebab, seperti keterbatasan ketersediaan ruang perawatan, fasilitas dan tenaga dokter. Selain itu, kami juga menemukan cukup banyak kasus false emergency, di mana pasien datang ke UGD rumah sakit padahal kasusnya masih bisa ditangani di puskesmas," terang Erna.

Erna menegaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya telah membuka enam puskesmas dengan layanan UGD 24 jam yang tersebar di enam kecamatan, yakni Puskesmas Pasir Mulya (Bogor Barat), Puskesmas Bogor Tengah, Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Bogor Utara, Puskesmas Tanah Sareal, dan Puskesmas Bogor Selatan.

"Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan dapat terlebih dahulu mengakses puskesmas untuk dilakukan asesmen. Jika termasuk kasus gawat darurat, kami akan memfasilitasi rujukan ke rumah sakit yang siap menerima, termasuk dengan ambulans yang tersedia," tambahnya.

Erna menuturkan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan BPJS kesehatan serta Dinas kesehatan dan rumah sakit di Kabupaten Bogor guna memperlancar sistem rujukan lintas wilayah.

"Pelayanan kesehatan tidak bisa dibatasi oleh wilayah. Karena itu, koordinasi dengan Kabupaten Bogor sangat penting agar proses rujukan lebih tertata dan rumah sakit bisa lebih siap menerima pasien," jelasnya.


Editor : Doni Ramdhani