Komisi II DPRD Kota Bogor Dukung Wali Kota Tegur Kontraktor Trase Baru Batutulis

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Achmad Rifki Alaydrus mendukung langkah wali kota yang memberikan teguran kontraktor proyek yang tidak menerapkan aspek K3.

Komisi II DPRD Kota Bogor Dukung Wali Kota Tegur Kontraktor Trase Baru Batutulis
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Achmad Rifki Alaydrus  saat diwawancarai awak media di kawasan Suryakencana beberapa waktu lalu. (rizki mauludi)

INILAHKORAN.ID - Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Achmad Rifki Alaydrus mendukung langkah Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana proyek trase atau jalan baru Batutulis karena tidak diterapkannya aspek K3 dengan baik. 

Selain itu, dia juga meminta aparat kewilayahan khususnya camat beserta jajaran lurah untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan proyek di wilayahnya.

Rifki menilai, proyek strategis di Kecamatan Bogor Selatan tersebut bernilai puluhan miliar rupiah dan harus menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang profesional, taat terhadap aturan serta mengedepankan keselamatan masyarakat.

"Kami mengapresiasi langkah wali Kota Bogor yang siap memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana proyek trase baru Batutulis apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan. Seharusnya mereka menjadi contoh dan lebih profesional," kata Rifki, Selasa (14/7/2026).

Rifki menekankan, setiap kontraktor memiliki kewajiban memenuhi seluruh aspek teknis, administrasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengamanan lingkungan proyek, hingga mitigasi dampak terhadap warga sekitar.

"Kami mengingatkan bahwa setiap kontraktor memiliki kewajiban memenuhi seluruh aspek teknis, administrasi, K3, pengamanan lingkungan proyek, hingga mitigasi dampak terhadap warga sekitar. Seluruh aspek tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pekerjaan yang wajib dipenuhi selama proyek berlangsung," terang Rifki.

Rifki meminta aparat kewilayahan, khususnya camat beserta jajaran lurah, untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan proyek di wilayahnya.

"Selain itu, kami juga meminta aparat kewilayahan, khususnya camat beserta jajaran lurah, agar tidak hanya menjadi penonton. Camat dan lurah harus hadir sebagai pengawas di wilayahnya dengan aktif memantau pelaksanaan proyek, menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, serta memastikan seluruh kewajiban kontraktor dipenuhi," jelasnya.

Rifki menambahkan, kehadiran pemerintah ditingkat wilayah sangat penting agar potensi persoalan dapat diselesaikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyoroti bekas tanah yang sempat menjadi perbincangan karena masih berserakan di badan jalan. Kepada para pekerja agar tetap memperhatikan sisa tanah hasil angkutan dari proyek menuju lokasi pembuangan. 

Sesuai standar operasional prosedur (SOP), area tersebut dibersihkan setiap sore. Menurut kontraktor, hal itu dilakukan karena apabila pembersihan dilakukan secara berkala pada siang hari, dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan yang cukup padat dan genangan air juga dapat mengganggu arus lalu lintas.


Editor : Doni Ramdhani