Dedi Mulyadi Sebut Tragedi Tambang Emas di Bogor Bukan Sekadar Kecelakaan, Tapi Pilihan Hidup yang Terpaksa

INILAHKORAN.ID - Tragedi tewasnya 11 penambang emas di kawasan Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor kembali menampar wajah pengelolaan pertambangan di Jawa Barat. 

Para korban dilaporkan meninggal dunia setelah terpapar asap beracun yang mengandung gas karbon monoksida (CO) di dalam lubang tambang emas.

Bagi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, peristiwa itu bukan sekadar kecelakaan kerja. Ia melihatnya sebagai akumulasi persoalan lama yang tak pernah benar-benar selesai. Pertambangan berisiko tinggi, keterbatasan pilihan ekonomi, dan ketidaksiapan sistem dalam menyediakan alternatif pekerjaan yang layak.

“Kan saya sudah menyampaikan berulang-ulang, Bogor itu menjadi daerah yang begitu rawan terhadap kecelakaan akibat tambang, baik yang legal maupun ilegal,” ujar Dedi Mulyadi di Kota Bandung, Kamis 22 Januari 2026.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan tragedi di Gunung Pongkor bukan kejutan. Bogor, dalam catatan Dedi, telah lama menjadi wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap kecelakaan tambang, terlepas dari status legalitasnya.

Namun, Dedi Mulyadi menolak melihat persoalan ini semata dari kacamata penertiban. Menurutnya, akar masalah justru terletak pada ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang, meski sadar betul risiko yang mengintai.

“Problem utamanya itu kan masyarakat juga 'keukeuh' ingin bekerja pada sektor itu,” ucapnya.

Sikap keukeuh itu bagi Dedi bukan karena abai terhadap bahaya, melainkan karena minimnya pilihan hidup lain yang tersedia. Di titik inilah tragedi tambang berubah dari sekadar kecelakaan menjadi persoalan sosial yang lebih dalam.

Dedi bahkan mengajak publik untuk berhenti sejenak dan melihat tragedi ini dari sudut pandang kemanusiaan. Ia menyebut para penambang yang meninggal bukan hanya korban, tetapi juga sosok yang mempertaruhkan nyawa demi keluarga.

“Saya katakan dari sisi personal, yang meninggal itu pahlawan bagi keluarganya karena menambang masuk pada sebuah lubang yang berisiko mungkin bagian pilihan satu-satunya untuk menghidupinya,” ungkapnya.

Ungkapan itu menegaskan satu hal, di balik angka korban, ada cerita tentang ketidakadilan akses ekonomi yang memaksa orang memilih pekerjaan paling berbahaya demi bertahan hidup.

Karena itu, Dedi menilai kebijakan penanganan tambang tidak bisa berhenti pada penutupan lokasi. Tanpa solusi lanjutan, pola yang sama hanya akan terus berulang, dengan korban baru.

“Sehingga kan kita harus mendorong untuk agar generasi berikutnya adalah ada solusi lain,” katanya.

Ia menyoroti ironi Kabupaten Bogor yang sebenarnya memiliki pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang cukup baik, namun belum mampu menjembatani kebutuhan tenaga kerja dari sektor informal berisiko ke sektor formal yang lebih aman.

“Solusinya kan Bogor kan pertumbuhan ekonominya baik, investasinya baik, nah link and match-nya harus segera disusun dengan baik. Tidak bisa lagi terus-terusan polanya seperti ini,” ujarnya.

Dedi mengungkapkan, gagasan ini telah ia sampaikan langsung kepada Bupati Bogor. Bahkan, ia menawarkan skema konkret bagi penambang yang terdampak penutupan kawasan tambang agar tidak kehilangan mata pencaharian.

“Ini yang saya sampaikan ke Bupati Bogor. Saya bilang, saya kan misalnya gini, yang kawasan tambang yang ditutup hari ini. Kan saya sudah memberikan tawaran,” katanya.

Salah satu opsi yang ditawarkan adalah alih profesi, terutama bagi penambang yang sudah berusia lanjut.

“Sudah deh, yang tua-tuanya ini menjadi tenaga kerja PSDA, PU, jadi tenaga kebersihan, sopir-sopirnya bekerja,” imbuhnya.

Skema ini diharapkan menjadi jembatan transisi agar penutupan tambang tidak berujung pada krisis sosial baru.

Namun, Dedi juga tak menutup mata terhadap kerumitan di lapangan. Salah satu hambatan terbesar penataan tambang di Bogor adalah sulitnya membangun basis data yang valid.

“Tapi kan untuk membangun datanya aja susah. Kenapa? Karena hampir semuanya menjadi pemain. Kita minta data-data pada A, A-nya pemain. Gitu loh. Kan susah,” ucapnya.

Situasi ini menggambarkan betapa aktivitas pertambangan telah berkelindan dengan banyak kepentingan, membuat upaya penertiban dan pendataan sering kali mentok di tengah jalan.

Meski demikian, Dedi menegaskan pemerintah provinsi tidak akan berhenti mencari solusi. Baginya, tragedi Gunung Pongkor harus menjadi titik balik, bukan sekadar berita duka yang berlalu.

“Nah, ini yang lagi saya cari jalan keluar agar carut-marutnya selesai,” tutupnya.