Kota Bandung Luncurkan Program 'Senandung Perdana' Lindungi Perempuan dan Anak

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meluncurkan, program perlindungan perempuan dan anak bernama Sekolah dan Layanan perlindungan perempuan dan anak atau senandung perdana.

Wakil Wali kota bandung, Erwin mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kota yang aman, inklusif dan ramah bagi kelompok rentan. Terutama perempuan dan anak yang jumlahnya mendominasi populasi kota bandung.

“kota bandung dengan penduduk hampir 2,6 juta jiwa membutuhkan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif dalam melindungi perempuan dan anak,” kata Erwin di Kecamatan Kiaracondong pada Selasa 5 Agustus 2025.

Menurut ia, perlindungan terhadap kelompok rentan tidak bisa hanya menjadi program tahunan melainkan harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang adil dan menyeluruh.

senandung perdana berfokus pada tingkat kelurahan sebagai basis perlindungan dengan lima pilar utama, yakni pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, penguatan peran keluarga, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan pernikahan usia anak serta penghapusan pekerja anak.

“Peran masyarakat sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. RT-RW, PKK, tokoh agama sampai karang taruna harus terlibat dalam perlindungan ini,” ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota bandung, Uum Sumiyati menjelaskan, senandung perdana merupakan penguatan dari strategi yang sudah dimulai sejak 2024.

Tahun lalu, program tersebut dijalankan di 10 kelurahan dan kini diperluas ke 30 kecamatan di seluruh kota bandung.

“Program ini bukan sekadar edukasi, tapi juga memberikan layanan langsung kepada warga. Korban kekerasan tidak perlu khawatir soal biaya karena kami sudah bekerja sama dengan RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Ujungberung untuk layanan gratis,” kata Uum Sumiati.

Untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan kasus yang belum terlaporkan, pihaknya juga menyiapkan mobil layanan keliling yang dilengkapi dengan tenaga psikolog dan konselor.

Selain itu, pihaknya juga menggandeng satuan pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai mitra strategis.

“Kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan tempat ibadah karena banyak kasus kekerasan terjadi di lingkungan tersebut. Perlindungan harus dimulai dari tempat terdekat dengan anak,” ucapnya.

Ia menegaskan, keberlanjutan program ini menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah.

“Kami ingin menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai gerakan kolektif. Setiap kelurahan menjadi pusat kekuatan untuk mewujudkan Bandung yang aman, sehat dan penuh kasih,” ujar dia. *